Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut telah menemukan sumber dana untuk menggaji pasukan militer yang dibayarkan pada 15 Oktober. Hal ini diumumkan di tengah kondisi shutdown yang saat ini terjadi di Negeri Paman Sam.
Shutdown membuat sebagian kegiatan dan gaji pegawai federal, termasuk tentara aktif, terancam mandek karena anggaran belum disetujui kongres. Namun, Trump telah memerintahkan Menteri Perang Pete Hegseth menggunakan seluruh dana yang tersedia agar pembayaran gaji militer tetap berjalan sesuai jadwal.
Dilansir dari CNN, Minggu (12/10/2025), menurut Gedung Putih dana tersebut akan diambil dari anggaran riset dan pengembangan (R&D) milik Pentagon yang masih bisa digunakan hingga dua tahun ke depan.
Pentagon menyebut sekitar US$ 8 miliar atau sekitar Rp 132 triliun (kurs Rp 16.600) dari dana penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi tahun fiskal sebelumnya akan dialihkan untuk membayar gaji tentara.
Langkah Trump ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum karena penggunaan dana yang sudah disetujui Kongres berada di luar kewenangan eksekutif. Sementara itu, anggota Partai Republik di Kongres menolak pemungutan suara untuk rancangan undang-undang khusus pembayaran militer.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menekan Partai Demokrat agar segera mengakhiri kebuntuan anggaran. Trump sebelumnya sempat menjanjikan bahwa anggota militer tetap akan menerima gaji meskipun pemerintah tutup.
“Kita akan pastikan setiap dolar terakhir sampai ke tangan pasukan kita,” ujarnya dalam acara Angkatan Laut di Norfolk, Virginia, akhir pekan lalu.
Masih belum jelas apakah Penjaga Pantai AS, satu-satunya cabang militer di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, juga akan menerima gaji dari dana yang dialihkan tersebut.
Pada penutupan pemerintahan tahun 2019, anggota aktif Penjaga Pantai sempat tidak menerima bayaran untuk pertama kalinya dalam sejarah militer AS, sebelum akhirnya mendapatkan gaji setelah shutdown berakhir.
