Pemerintah menjamin akan ikut turun tangan mengatasi masalah keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah menyatakan diri pemerintah akan ikut mengatasi masalah pada kereta cepat bernama Whoosh tersebut.
Orang nomor satu di Indonesia itu bahkan menyatakan pemerintah siap membayar utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Lantas, apakah APBN akan ikut turun tangan mengurai masalah Whoosh?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terlihat berubah pikiran soal hal ini. Sebelumnya, dia dengan tegas menyatakan APBN tidak akan ikut turun gunung mengatasi masalah keuangan Kereta Cepat.
Beberapa hari lalu dia sempat ditanyai kembali oleh awak media soal hal ini, Purbaya sempat menyatakan secara personal dirinya masih ogah bila APBN ikut andil pada masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namun, sebagai bawahan presiden, dia mengaku akan mengikuti arahan Prabowo yang berkomitmen agar pemerintah, termasuk APBN, turun tangan pada proyek ini.
“Kalau menurut saya, mending nggak bayar saya. Cuma ini kan ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain diskusi,” ujar Purbaya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025) yang lalu.
Nah kemungkinan APBN akan turun tangan untuk menguasai Infrastruktur prasarananya. Termasuk membayar semua kewajiban keuangan pada pembangunannya. Urusan operasional, termasuk pengelolaan sarana perkeretaapiannya akan diurus langsung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator, di bawah pengawasan BPI Danantara.
“Sepertinya, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Cuma rolling stocknya bukan kita yang sentuh, mereka yang menanggung,” ungkap Purbaya.
Tapi, skenario ini baru didiskusikan saja, Purbaya bilang belum ada keputusan resmi soal peran APBN pada masalah keuangan Whoosh. “Cuman saya belum mendapatkan kesimpulan jadinya seperti apa, ini belum putus juga,” katanya menekankan.
Selanjutnya, Purbaya juga mulai membuka diri untuk mau diajak diskusi dengan pihak China soal restrukturisasi utang Kereta Cepat. Sebelumnya, dia menyatakan diri enggan ikut bernegosiasi.
“Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini, ini masih berjalan prosesnya,” sebut Purbaya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya dan pemerintah akan berbagi peran untuk menyelesaikan masalah keuangan Whoosh, termasuk tunggakan utang pembangunan proyek.
Dia mengatakan porsi Danantara dalam keberlangsungan Whoosh hanya pada operasional. Sementara pemerintah berkaitan dengan infrastruktur.
“Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” kata dia di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025) yang lalu.
Sebelum itu, muncul juga opsi operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung disubsidi dengan skema public service obligation (PSO). Hal ini diungkapkan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani.
“Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025) yang lalu.
Dia mengatakan Whoosh sebagai transportasi massal adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasional transportasi massal bisa dilakukan oleh BUMN atau badan usaha lainnya.
“Ini sedang dimatangkan lah ya, pasti pemerintah hadir dan itu ada UU juga untuk prasarana mass transportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasionalnya bisa di BUMN atau dunia usaha lainnya,” kata Rosan.
