Nasib implementasi sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) hingga kini masih belum jelas. Di satu sisi, Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF mengklaim bahwa sistem telah siap diterapkan, namun di sisi lain ada berbagai aspek yang masih perlu dibahas lebih lanjut.
Proyek MLFF sendiri pertama kali dibahas pada tahun 2021 dan rencana implementasinya juga telah mundur beberapa kali. Sejak diuji coba pada akhir Desember 2023 di Tol Bali Mandara, belum ada kabar lanjutan dari rencana implementasi proyek tersebut.
Direktur Utama RITS Attila Keszeg mengatakan teknologi MLFF telah selesai dikembangkan. Setidaknya telah dilakukan sebanyak 1.900 pengujian sistem tersebut di Tol Bali Mandara dan dapat dipastikan sistem berjalan sesuai persyaratan.
“Saya ingin memastikan bahwa kami siap untuk menerapkan teknologi ini. Ya, kami siap,” kata Attila, dalam acara Hunindo Tech 6.0 di Four Season Hotel, Jakarta, Senin (20/10/2025).
MLFF merupakan sistem pembayaran tol tercanggih di dunia. Sistem ini melacak pergerakan kendaraan dengan menggunakan minimal tiga satelit dan sangat akurat dengan akurasi 1 meter. Proyek ini didanai dengan investasi dari Hungaria sebesar US$ 300 juta.
Ia menekankan, pihaknya terbuka dengan para pengelola jalan tol yang tertarik untuk mengadopsi sistem ini. Ia juga memastikan, sistem telah dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia, sesuai dengan kontrak yang telah diteken bersama sebelumnya.
Namun demikian, implementasi sistem ini secara menyeluruh masih harus menunggu ‘lampu hijau’ dari pemerintah RI secara langsung. Proses negosiasi juga hingga saat ini masih terus berjalan.
“Beri tahu kami apa yang harus dilakukan, kami akan melakukannya. Jadi kami perlu mendengarkan, kami ingin mengerti. Jadi, setiap kali kami berurusan dengan Pak Sony (Anggota BPJT), dengan Pak Wilan (Kepala BPJT), selama beberapa tahun terakhir, kami sudah diskusi berkali-kali. adaptasi tertentu akan diperlukan,” ujarnya.
MLFF Masih Banyak PR
Menjawab pertanyaan tersebut, Anggota BPJT Kementerian PU Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengakui bahwa sistem tersebut sebetulnya sudah siap. Namun salah satu hal yang masih dalam tahap pembahasan ialah meminimalisir kerugian dari para operator tol yang menjalankan sistem tersebut.
“Berikutnya adalah tentang rencana bisnis. Ini tentang transaksi yang melibatkan banyak uang. Mereka harus mempertimbangkan agar transaksi tidak hilang karena kecelakaan teknologi. Dan kita harus mempertimbangkan ini, bagaimana menutup kerugian dalam transaksi tersebut,” jelas Sony.
Selaras dengan hal itu, menurutnya masih diperlukan banyak diskusi untuk membahas bagaimana menutup potensi kerugian saat teknologi tersebut diterapkan. Menyangkut hal ini, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri, namun menemui kendala dari sisi penegakan hukum.
Selain itu, masih terdapat beberapa masalah dari sisi teknis yang perlu dibahas lebih lanjut. Hal ini terkait dengan skema penyaluran dana transaksi pengguna jalan tol yang dikumpulkan terlebih dulu, tidak langsung masuk ke kantong BUJT.
“RITS sudah melakukan banyak hal seperti yang disampaikan tadi, kami pun di sini akan mencoba penyesuaian. Beberapa isu terkait implementasi MLFF perlu dilakukan uji asesmen, karena beberapa isu terkait teknologi, masalah pembiayaan, masalah hukum (payung hukum) juga tidak mudah. Ada banyak pemangku kepentingan. Tetapi, pemangku kepentingan ini tidak mudah kita satukan,” kata dia.
“Salah satu isu yang penting adalah masalah penegakan hukum dari Korlantas (Polri). Di sini Korlantas memerlukan payung hukum yang tegas, karena penegakan Korlantas itu adalah penegakan hukum pada pelaku pelanggar lalu lintas. Tidak membayar tol bukan pelanggaran lalu lintas. Ini adalah isu yang menarik yang harus kita sesuaikan, harus kita hubungkan misalnya dengan E-TLE, dan itu membutuhkan waktu,” sambungnya.
Sebagai informasi, MLFF masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
