Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas buka suara soal penambahan saham pemerintah sebesar 12%. Ia mengatakan saat ini memang sudah ada kesepahaman terkait penambahan saham tersebut.
Namun, Tony mengatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan tertulis terkait penambahan saham dan juga perpanjangan izin untuk Freeport.
“Sesuai dengan pembicaraan yang terjadi dengan pemerintah, telah terjadi kesepahaman. Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sampai life of mine atau sampai seumur tambang dan juga Freeport akan divestasi tambahan saham 12% di 2041,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (24/11/2025).
Tony berharap kesepahaman ini untuk segera dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dapat memberikan kepastian dari Freeport. Sehingga, Freeport dapat mulai mengeksekusi eksplorasi lanjutan yang menurutnya masih terdapat potensi yang besar.
Pasalnya Freeport membutuhkan ruang untuk melakukan eksplorasi detail yang sifatnya mahal dan memakan waktu panjang. Sekaligus, untuk pembangunan atau pengembangan terowongan tambang.
“Kalau commitment untuk tanda tangan untuk kepastiannya sih lebih cepat lebih bagus Pak, supaya saya bisa mulai melakukan eksplorasi, karena eksplorasi ini kan prosesnya panjang,” katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penambahan saham jadi 12% merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, memang penambahan saham baru akan dilakukan tahun 2041 saat kontrak tambang Freeport habis, tapi pembahasan dan kesepakatannya harus dilakukan dalam waktu yang cepat.
“Kemarin pembahasan untuk dilakukan penambahan saham pemerintah, saham kita sekarang kan ada 51%. Kita dalam pemerintahan sebelumnya pun saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Nah atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo kita menambah 12%. Dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah tapi ini terjadi setelah 2041,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya kesepakatan soal penambahan saham harus bisa didapatkan segera karena saat ini produksi Freeport akan mencapai puncaknya pada 2035. Karena hasil yang dikeruk adalah hasil eksplorasi tahun 2003-2004 yang lalu.
“Kenapa? Karena produksi sekarang yang ada di Freeport Itu hasil eksplorasi 2003-2004. Eksplorasi di underground Itu paling cepat, itu 10 tahun dan peak daripada produksi kita yang ada sekarang Itu peak-nya 2035, 2035 habis itu turun,” ujar Bahlil.
Simak juga Video ‘Kata Bahlil, Saham Pemerintah di Freeport Bertambah 12%’:
