Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyoroti kebijakan subsidi energi dalam RAPBN 2026, termasuk subsidi listrik Rp 101,7 triliun, BBM subsidi 19,16 juta kiloliter, dan LPG 3 kg 8 juta MT. Alokasi ini dipandang sebagai investasi sosial yang mendukung daya beli sekaligus menjaga ruang fiskal.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Pihaknya mengapresiasi arah kebijakan energi nasional yang dinilai semakin menekankan efisiensi dan pemerataan. Hal ini menyusul rapat kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait asumsi dasar RAPBN 2026.
Mukhtarudin menilai alokasi anggaran Rp 21,67 triliun untuk Kementerian ESDM pada 2026 memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi dan memperkuat pembangunan infrastruktur strategis.
“RAPBN 2026 sektor ESDM adalah momentum penting untuk menata ulang kebijakan energi. Saya melihat pemerintah serius melakukan reformasi, khususnya dalam mekanisme subsidi energi yang lebih akurat, sekaligus membangun infrastruktur yang bisa menjangkau masyarakat luas,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).
Mukhtarudin secara khusus mengapresiasi upaya Kementerian ESDM dalam mentransformasi subsidi LPG 3 kg menjadi lebih tepat sasaran berbasis data penerima manfaat (DTSEN). Menurut dia, dengan basis data penerima manfaat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pembelian, subsidi menjadi lebih tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan, meningkatkan keadilan energi bagi masyarakat kecil, nelayan, dan petani.
Sementara itu, alokasi Rp 15,78 triliun belanja publik fisik diarahkan pada proyek-proyek strategis. Proyek tersebut antara lain tambahan jaringan gas rumah tangga (jargas) Rp 4,8 triliun, pipa gas Cisem-Dusem Rp 2,36 triliun, program listrik desa (Lisdes) Rp 5 triliun (dari total Rp 61,65 triliun hingga 2029), pembangunan PLTS Rp 460 miliar, PLTMH Rp 53,9 miliar, dan PA-TS Rp 40 miliar.
“Infrastruktur ini adalah instrumen pemerataan energi. Jargas memperluas akses energi bersih, pipa gas memperkuat ketahanan energi industri, dan PLTS serta PLTMH memberi opsi energi terbarukan. Semua ini adalah investasi jangka panjang untuk energi nasional,” tambahnya.
Mukhtarudin juga menekankan pentingnya program Lisdes sebagai wujud nyata pemerataan pembangunan. Dengan anggaran yang disiapkan, ia berharap program listrik desa mampu mengaliri 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Program ini bukan hanya soal akses energi, tetapi juga tentang pemerataan dan keadilan energi. Kehadiran listrik di desa dan dusun akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan akses pendidikan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” terangnya.
Pria yang menjabat sebagai Sekretaris Partai Golkar ini menegaskan, Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal agar kebijakan energi 2026 dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Fraksi Partai Golkar mendukung penuh kebijakan pemerintah, dengan catatan setiap rupiah anggaran harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi. Hanya dengan begitu manfaat kebijakan bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” imbuhnya.
