Program prioritas pemerintah berupa makan bergizi gratis (MBG) nampaknya belum dipahami sebagian Kepala Daerah. Khususnya terkait peran dalam mendukung program strategis tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Arya Bima dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bimar Arya Sugiarto bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota Seluruh Indonesia pada Senin (25/8/2025).
“Pak Wamen sedikit, mumpung teringat mengenai program prioritas pemerintah terutama makan siang bergizi gratis, pertemuan saya dengan beberapa bupati saya tidak tahu persis apa yang disiapkan Kemendagri dengan Kepala Daerah, karena sebagian besar kepala daerah tidak begitu paham dan ngerti soal program ini,” ujar Arya.
Arya meminta pemerintah dalam hal ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan sebenarnya tugas kepala daerah dalam program makan bergizi tersebut seperti apa dan langkah yang dilakukan Kemendagri untuk mengatasi hal tersebut, sehingga program dengan anggaran yang besar ini benar-benar dapat berjalan sesuai dengan harapan.
“Begitu juga di BKN dan di PanRB harus menyiapkan apa aparatur negara ini, kepala daerah, pegawai negeri sipil, harus menyiapkan apa, itu tidak begitu memahami. Saya ingin dengar kira-kira tugasnya apa sih kepala daerah yang ada Zoom ini terkait dengan program prioritas pemerintah yang ini program dengan Rp 325 triliun, peran dari Kemendagri dan kepala daerah seperti apa?” tanya Arya.
Menanggapi hal itu, Bima mengatakan sebenarnya kepala daerah sebenarnya punya semangat dan antusiasme untuk menyelaraskan program dengan pusat.
Namun, kendalanya adalah mereka seringkali kurang informasi tentang apa yang harus dilakukan atau langkah konkret apa yang bisa dijalankan di lapangan.
“Jadi pimpinan betul sekali teman-teman Kepala Daerah itu antusias dan sebetulnya ingin juga mengeselarasikan ini, tapi seringkali kurang informasi apa yang bisa dilakukan,” katanya.
Bima mengatakan, pihaknya ke depan akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Badan Gizi Nasional, SPPG, dan kepala daerah. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi fokus peran pemerintah daerah dalam program MBG.
Pertama, penyediaan lahan dan pembangunan dapur di titik-titik yang ditentukan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri hasil koordinasi dengan BGN. Kedua, membangun ekosistem yang menghubungkan dapur dengan produsen lokal, petani, hingga UMKM.
“Dan itu adalah difasilitasi oleh dinas terkait oleh pemerintah daerah, bisa dengan dinas pertanian, bisa juga dengan dinas UMKM. Sehingga dipastikan dapur itu memberikan keuntungan jepada warga sekitar,” kata Bima.
“Ketiga, apabila ada persoalan-persoalan di lapangan, maka pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan. Jadi ada beberapa kejadian seperti makanan telat datang, kemudian juga ada sudah kadaluwarsa dan lain-lain, nah ini semestinya juga bisa dikawal bersama-sama oleh Pemerintah Daerah,” tambah Bima. anggota
