Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perintah Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) segera dibangun di 80.000 desa.
Untuk tahap awal, Airlangga menyebutkan bisa dimulai dari percontohan atau model. Proyek PLTS itu diperlukan untuk mempercepat Indonesia mencapai swasembada energi.
Hal ini disampaikan Airlangga dalam Rapat Koodinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri oleh 16 gubernur dan 232 bupati/wali kota seluruh Indonesia.
“Bapak Presiden berharap model ataupun trial daripada PLTS di desa-desa ini bisa dimulai dengan satu hektare, satu megawatt PLTA, maka ini kalau di rolling ke 80.000 desa tentu bisa 80 gigawatt. Dan ini mempercepat Indonesia untuk swasembada energi,” kata dia di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Melalui proyek itu pula, subsidi energi akan berkurang. Airlangga mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji bagaimana keuntungan ekonomi dari proyek besar tersebut.
“Tentu kami diminta untuk mengkaji terkait dengan economic benefit dan juga pengurangan subsidi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan program PLTS tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengungkapkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 80.000 desa yang akan berkapasitas 100 gigawatt (GW). Nantinya, PLTS tersebut dikelola Koperasi Desa Merah Putih.
Bahlil mengungkapkan rencana pembangunan PLTS ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses listrik ke seluruh desa di Indonesia, serta mendukung energi baru terbarukan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harus membangun listrik energi baru terbarukan dari tenaga matahari. Ke depan akan kita bangun kurang lebih sekitar 100 gigawatt,” kata Bahlil saat ditemui di Hotel Mulai, Jakarta, Selasa (5/8/2025
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan pembangunan PLTS di 80.000 desa membutuhkan dana yang sangat besar yakni US$ 100 miliar atau Rp 1.627 triliun (kurs Rp 16.270).
“Memang diperlukan kira-kira US$ 100 miliar sudah dihitung. Artinya kalau US$ 100 miliar, 4 tahun subsidi, itu sudah bisa bayar.Berarti kita tahun ke-5, tahun ke-6, sudah nggak perlu subsidi lagi,” Bahlil saat ditemui di Hotel Mulai, Jakarta, Selasa (5/8).
