Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Menurutnya, reformasi ini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas perdagangan.
Dorongan untuk mereformasi WTO ini juga menjadi isu dari 31 negara kunci yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Kemarin dibahas bersama 31 negara kunci, yaitu bagaimana WTO bisa direformasi,” kata Airlangga dalam konferensi pers perkembangan kesiapan Indonesia menuju keanggotaan OECD secara virtual, Rabu (4/6/2025) malam.
Airlangga mengatakan, sejak berdiri pada 1995, WTO relatif berhasil meningkatkan perdagangan global, menurunkan tarif, berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, relevansi WTO menghadapi tantangan yang dinilai telah mendisrupsi kebijakan yang biasanya sifatnya multilateral.
“Kemudian ada perbedaan pandangan terhadap regulasi ataupun mandat WTO yang dianggap kurang relevan dibandingkan pada saat pendiriannya, sehingga ini tentu memerlukan reformasi yang mendalam,” katanya.
Dalam diskusinya dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Indonesia dinilai mempunyai posisi strategis sebagai negara besar di Asia Tenggara dan tentunya penting untuk mewakili negara berkembang yang sifatnya inklusif agar kepentingan-kepentingan seluruh negara bisa terwakili di dalam WTO.
“Dan Indonesia mendorong reformasi WTO dan Indonesia menjanjikan nanti dalam pertemuan tingkat menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik dan tentu Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan berkait dengan rencana tersebut,” katanya.
