Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan membahas secara khusus soal restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Saat ini, pemerintah nampak masih dilema apakah utang Whoosh akan menggunakan APBN atau tidak.
Ketika ditemui usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025) malam kemarin, Airlangga mengaku belum ada pembahasan soal utang Whoosh di rapat yang digelar sejak sore dengan Presiden Prabowo Subianto.
Hanya saja, Airlangga memastikan akan ada pembahasan khusus di antara Kabinet Merah Putih soal isu utang Whoosh. “Itu nanti dibahas khusus,” katanya singkat ditemui usai rapat.
Ketika dikonfirmasi lagi apakah akan ada pembahasan dengan Prabowo soal ini, Airlangga kembali menegaskan pembahasan khusus bakal dilakukan.
“Akan ada pembahasan khusus,” sebut Airlangga singkat.
Soal polemik utang Whoosh menggunakan APBN, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah berkali menegaskan kocek negara tidak akan ikut membiayai utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.
Bagi Purbaya, keputusan menarik dukungan APBN untuk utang kereta cepat dirasa akan meminimalisir risiko fiskal. Dia menekankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang seharusnya turun tangan membayar utang itu.
“Sekarang nggak ada (risiko fiskal), kan Danantara yang bayar (utang) harusnya,” kata Purbaya, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dalam catatan detikcom, proyek ini dikelola melalui PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Ada perusahaan patungan Indonesia yang disebut PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia), yang memiliki 60% saham dalam KCIC, sedangkan sisanya (40%) dimiliki pihak China (Beijing Yawan HSR Co. Ltd).
Pendanaan proyeknya sekitar 75% dari dana pinjaman dari China Development Bank (CDB), sisanya 25% dari ekuitas/dana sendiri dari pihak konsorsium. Dari 25% penyertaan ekuitas tersebut, mayoritas kontribusi dari pihak Indonesia melalui PSBI/KAI dkk.
