Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi RI menunjukkan ketahanan yang solid memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga optimistis bahwa tahun 2026 kondisi akan jauh lebih cerah.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga di hadapan para pengusaha, ekonom, dan korps diplomatik dalam acara Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum, bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025. Forum tersebut membahas tantangan dan strategi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang terus berkembang.
“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian (RI) masih dalam situasi yang baik-baik saja,” kata Airlangga, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
Ia memaparkan sejumlah indikator yang menopang optimisme tersebut, antara lain mencakup perbaikan kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang tetap berada pada zona ekspansif, serta penguatan pasar keuangan.
Nilai tukar dan inflasi juga berada pada rentang yang terkendali. Sementara itu, realisasi investasi sudah menembus lebih dari Rp 1.400 triliun dengan target Rp 1.900 triliun hingga akhir tahun.
“Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4%. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia,” ujar Airlangga.
Selain stabilitas ekonomi, ia juga menyoroti penguatan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, serta kemajuan signifikan menuju aksesi OECD.
Airlangga menambahkan bahwa Indonesia turut mendorong transformasi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal (LCT), dan interoperabilitas QRIS lintas negara. Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural lewat deregulasi dan kemudahan perizinan.
Pemerintah telah menerapkan mekanisme service level agreement dalam proses perizinan dan memperkuat Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mengatasi hambatan lintas kementerian. Di sisi lain, agenda energi hijau juga menjadi prioritas, antara lain melalui pengembangan Green Super Grid, fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), serta perluasan PLTS berbasis desa.
