Pemerintah mendorong percepatan investasi infrastruktur nasional melalui peluncuran Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO). Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah meningkatkan proyek-proyek yang dibangun dengan suntikan dana swasta.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Indonesia membutuhkan investasi senilai US$ 643,8 miliar atau lebih dari Rp 10,3 kuadriliun untuk pembangunan infrastruktur 2025-2029.
Meski pemerintah dan badan usaha menanggung sebagiannya, masih dibutuhkan partisipasi sektor swasta sekitar 28%. Karenanya, IPFO memainkan peran strategis untuk membantu menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi investasi.
“Hari ini kita menandai tonggak penting dalam perjalanan infrastruktur Indonesia. Kita tidak hanya meresmikan kantor baru, kantor yang sangat sederhana, tetapi kita sedang meresmikan cara kerja baru antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan,” kata AHY dalam acara peresmian Kantor IPFO di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
AHY mengatakan, IPFO mewakili komitmen pemerintah dalam mengubah koordinasi menjadi fasilitasi dan percepatan. IPFO akan berfungsi sebagai platform koordinasi terpadu di bawah Kemenko IPK, membantu investor, pemilik proyek, dan pemerintah daerah menavigasi prosedur, menyelaraskan prioritas, dan mempercepat implementasi proyek.
Melalui IPFO, akan tersedia alur proyek dan standar dokumentasi yang lebih jelas bagi para investor. IPFO juga akan memberikan wawasan tahap awal untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi tantangan yang dapat menghambat persiapan dan implementasi proyek.
“Tugas pemerintah bukan hanya mengundang investasi, tetapi juga mewujudkannya melalui kepastian, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas. Kantor ini dirancang untuk melakukan hal tersebut. Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, melainkan dimungkinkan oleh kemitraan,” ujarnya.
Dalam operasi IPFO sendiri, akan ada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang ikut terlibat sebagai bagian dari perangkat mitigasi risiko.
Sementara itu, Ketua IPFO sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin mengatakan, IPFO lahir dari kebutuhan RI untuk menghimpun investasi dengan jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Dari berbagai diskusi dan acara yang telah kami selenggarakan, kami dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya keinginan untuk menanamkan modal, uang, sebenarnya tersedia. Investor global dan domestik sebenarnya memiliki minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, yang biasanya dibutuhkan orang adalah kejelasan,” kata Rachmat.
Menurutnya, para investor ini membutuhkan data dan informasi, sehingga mereka dapat menghitung risiko dan imbalannya. Selaras dengan hal tersebut, dibutuhkan suatu wadah seperti IPFO untuk membantu para investor.
Sesuai arahan Presiden Prabowo dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, pihaknya telah melakukan riset terhadap praktik-praktik terbaik dari berbagai negara. Kemenko IPK juga telah melakukan diskusi ekstensif dengan para pemangku kepentingan dan mitra baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
Dari riset tersebut, diidentifikasi beberapa komponen utama dalam penyiapan IPFO. Pertama, di sisi penawaran akan dibuat jalur transaksi dan katalog proyek yang membutuhkan investasi swasta beserta tingkat kesiapannya. Lalu dari sisi permintaan, akan dibuat katalog investor.
“Kami ingin mempelajari dan memahami siapa calon investor, apa yang mereka cari, dan bagaimana menghubungkan mereka dengan peluang yang tepat,” kata dia.
Lalu yang ketiga adalah katalog pemangku kepentingan berisi aktor utama dalam setiap proses investasi, regulator yang relevan, kontak yang harus dihubungi ketika masalah muncul. Keempat adalah katalog proses yang berisi peta proses pada setiap sektor, dan kelima katalog masalah dan hambatan dari setiap proyek.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
