Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempercepat realisasi belanja melalui pembukaan blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Sampai 24 Juni 2025, anggaran yang telah dibuka blokirnya mencapai Rp 134,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, blokir anggaran itu dibuka untuk dialokasikan kepada program prioritas pembangunan nasional.
“Sampai 24 Juni 2025, Rp 134,9 triliun blokir anggaran yang dilakukan melalui Inpres 1/2025 telah dibuka dan disesuaikan untuk belanja yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh presiden yaitu prioritas pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, 23 K/L sudah dibuka blokir anggarannya sebesar Rp 48 triliun dan menyusul 76 K/L sebesar Rp 86,9 triliun.
“Ini artinya yang tadinya alokasi anggaranya kita kunci, sekarang dibuka tidak selalu untuk kegiatan yang sama, tapi sekarang disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan presiden,” jelas Sri Mulyani.
Sebagai informasi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, ditargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
“Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” tulis diktum ketiga poin 1 Inpres tersebut yang berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025.
Prabowo menyebut identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
“Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” jelasnya.
Saksikan Live DetikSore :
