Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewaspadai risiko global termasuk efek serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran dan dampaknya pada perekonomian domestik. Langkah mitigasi disiapkan dengan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber atau peredam dampak negatif dari peristiwa tidak terduga.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan pihaknya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau secara reguler perkembangan kondisi global yang memberikan risiko bagi perekonomian dan sektor keuangan Indonesia.
“Pemerintah terus mewaspadai risiko global dan transmisinya pada perekonomian domestik, dengan menyiapkan langkah-langkah mitigasi awal dan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber,” kata Deni dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).
Menurut Deni, level tekanan dalam sepekan ini masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak signifikan baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri, termasuk terhadap kinerja fiskal.
Soal harga minyak yang melonjak dan dampaknya terhadap inflasi terkait harga BBM, Deni menyebut dapat diredam dengan subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah. Ia mengklaim masih terdapat ruang fiskal untuk menyerap risiko inflasi terhadap domestik melalui kebijakan pemerintah tersebut.
“Level harga minyak terkini masih berada di bawah asumsi yang digunakan untuk APBN 2025 yaitu di US$ 82 per barel. Harga minyak Brent di akhir pekan ini masih di US$ 77,27 (eop) dan rata-rata year to date ICP masih di bawah US$ 73 per barel sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi,” jelas Deni.
Deni menekankan bahwa sinergi kebijakan yang solid terus dilakukan antara pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengantisipasi risiko terjadinya inflasi, termasuk sinergi kebijakan dengan otoritas fiskal, moneter dan sektor keuangan. Sektor-sektor strategis dalam negeri juga terus diperkuat agar lebih tangguh terhadap guncangan eksternal.
“Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional, serta melindungi daya beli masyarakat agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
