Badan Pangan Nasional (Bapanas) masih menunggu anggaran cair dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan Harga dan Pangan (SPHP). Padahal, Bapanas menargetkan penyaluran beras SPHP mulai Juni.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa penugasan dari Bapanas ke Bulog untuk pelaksanaan SPHP beras secara nasional masih perlu menunggu persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan. Arief menyebut penyaluran beras SPHP ini untuk menekan harga beras yang tinggi di sejumlah daerah.
“Peningkatan harga beras hari ini di beberapa tempat sudah ada 5 sampai 10 persen, namun kami masih menunggu ABT untuk SPHP beras. Kami sudah melaporkan ke Kemenkeu,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Senin (23/6/2025).
Penyaluran beras SPHP dari Januari sampai Idul Fitri lalu mencapai 181 ribu ton. Angka ini masih jauh dari target pemerintah dalam penyaluran SPHP mencapai 1,5 juta ton selama 2025.
“Lalu (penyaluran SPHP) diberhentikan sementara. Ini agar di saat panen raya dapat mengisi stok CBP, sehingga hari ini total stok ada 4,15 juta ton. Perlu diketahui 1,8 juta tonnya adalah transfer stok dari 2024 dan penyerapan beras dalam negeri 2,5 juta ton juga merupakan serapan terbaik,” terang Arief.
Arief menilai ke depan, perlu perencanaan matang dengan legislatif, khususnya Komisi IV DPR RI. Hal ini agar penyaluran SPHP serta bantuan sosial (bansos) tidak perlu menunggu ABT.
“Ke depannya, izin bersama Komisi IV DPR RI, agar dapat mempersiapkan perencanaan untuk 2026. Dengan segala kerendahan hati, nanti kita akan buat plan untuk semua itu, sehingga semua SPHP, bantuan pangan, bantuan pangan luar negeri, itu tidak perlu menunggu ABT dari Kemenkeu. Tapi sudah ada anggarannya di situ,” jelas Arief.
Simak juga Video: Data Terbaru Kemensos Setelah Atasi Kendala Penyaluran Bansos
