Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga Mei 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.016,3 triliun. Realisasi ini merupakan 28,1% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja sudah mencapai 28,1%. Belanja sudah mulai mendekati 50%, seiring dengan waktu yang sudah mencapai tengah tahun.
“Belanjaan negara kita telah terbelanjakan Rp 1,016,3 triliun total seluruh belanjaan negara. Ini artinya 28% dari total belanjaan negara kita yang di dalam APBN Rp 3,621,3 triliun. Itu sudah kerealisir di bulan Mei,” ujar Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan, angka realisasi tersebut terdiri atas realisasi untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.
“Di mana belanja kementerian/lembaga (KL) mencapai Rp 325,7 dari total pagunya adalah Rp 1,160,1 triliun. Ini artinya belanja-belanja dari KL 28,1% dari total pagunya. Lalu belanja non-KL yang ada di dalam akun bendahara umum negara ini termasuk pensiun, subsidi, dan lain-lain yang anggarannya Rp 1,541,4 triliun, terbelanjakan Rp 368,5 triliun. Ini artinya 23,9% dari total belanja,” paparnya.
Sedangkan untuk belanja transfer, ada Transfer ke Daerah, dengan realisasinya mencapai Rp 322 triliun atau 35% dari targetnya yang sebesar Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pada bulan Mei 2025 terjadi percepatan belanja barang dan belanja modal dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Adapun pada bulan-bulan sebelumnya, terjadi percepatan dalam belanja perlindungan sosial.
Dari sisi belanja KL, telah dibelanjakan sebesar Rp325,7 triliun atau sebesar 28,1%. Angka ini terdiri atas belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp 123,9 triliun dan belanja bantuan sosial (bansos) dengan realisasi Rp 48,8 triliun.
Dalam belanja pegawai sendiri, Suahasil merincikan, ada yang untuk gaji dan tunjangan dengan realisasi sebesar Rp 81,2 triliun. Berikutnya ada tunjangan kinerja (tukin), lembur, dan lain-lain realisasinya mencapai Rp 42,7 triliun.
“Bulan ini pemerintah telah melakukan alokasi Gaji ke-13 dan telah mulai membayarkan Gaji ke-13 bagi ASN pusat dan ASN daerah. Kalau ASN pusat itu berarti PNS, PPPK, TNI, dan Polri, dan juga ASN daerah, dialokasikan Rp 49,4 triliun dan sudah direalisasikan sampai dengan saat ini sebesar Rp 32,8 triliun,” jelas Suahasil.
Berikutnya untuk belanjakan komponen lain dari belanja KL adalah belanja modal dan belanja barang, di mana tercatat terjadi kecepatan. Di bulan Mei, belanja modal terealisasi sebesar Rp 55,6 triliun. Komposisinya antara Januari s.d April, 4 bulan pertama belanja modal Rp 36,7 triliun, sementara untuk bulan Mei saja realisasinya Rp 18,9 triliun.
“Jadi setengah dari 4 bulan yang pertama (besarannya). Ini adalah tanda bahwa belanja modal mulai bergerak setelah kita juga mengidentifikasi belanja-belanja modal apa saja yang memang perlu dijalankan oleh APBN,” kata dia.
Untuk belanja barang realisasinya sampai dengan akhir Mei sebesar Rp 97,4 triliun. Komposisinya antara lain Januari s.d April telah dibelanjakan Rp 71,4 triliun dan bulan Mei saja kira-kira belanjanya Rp 26,6 triliun.
Belanja barang yang dipercepat, termasuk untuk pelayanan dari KL kepada masyarakat Rp 50,6 triliun. Di dalamnya ada bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 4,1 triliun untuk 89.000 sekolah, operasional KL Rp 27,9 triliun pelayanan keamanan lalu lintas, konektivitas, distribusi bantuan dan lain-lain.
Belanja barang yang lainnya juga besar adalah layanan masyarakat melalui badan-badan layanan umum (BLU), termasuk di dalamnya untuk subsidi biodiesel Rp 15,8 triliun. Lalu layanan kesehatan masyarakat Rp 7,5 triliun dan LPDP senilai Rp 2,2 triliun untuk 10,500 mahasiswa.
Ada juga komponen pemeliharaan aset negara Rp 9,4 triliun. Lalu ada juga belanja barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda sebesar Rp 7,7 triliun.
