Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk melakukan pemerataan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Hal itu bertujuan agar angka literasi dan inklusi keuangan bisa tumbuh merata di berbagai daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK perlu mengorkestrasi agar pemerataan literasi dan inklusi keuangan bisa berjalan dengan baik.
“Program literasi edukasi kita lakukan itu, ternyata kalau kita tidak organize, kita tidak orkestrasikan dengan baik, akhirnya nanti ada daerah-daerah yang secara massif, dia dapat terus program edukasi literasi buat masyarakatnya. Tetapi ada daerah-daerah yang mereka jarang dikunjungi atau bahkan ada daerah yang tidak pernah dikunjungi,” kata Friderica di acara Diskusi dan Training of Trainers Media Massa Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Frederica menambahkan OJK juga melakukan pemetaan guna mempermudah bahan evaluasi. Lewat langkah itu, daerah-daerah yang dinilai kurang maka literasi keuangannya bakal ditingkatkan.
“Jadi kita melakukan mapping, kita melakukan evaluasi terhadap program edukasi literasi yang selama ini dilakukan,” tuturnya.
Dia menjelaskan untuk melakukan pemerataan literasi dan inklusi keuangan berbagai strategi pun telah dijalankan seperti penggandeng banyak pihak di berbagai tingkat di daerah. Serta tidak lupa mengajak para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan untuk melakukan edukasi.
Tak hanya itu, OJK juga gencar melakukan edukasi melalui berbagai platform seperti media sosial hingga media mainstream. Serta menghadirkan edukasi berupa visual animasi ‘Keluarga Sikapi’ yang menargetkan anak-anak.
“Kita mengajak stakeholder lainnya, para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). teman-teman kalau lihat di Undang-Undang P2SK, PUJK sekarang juga wajib melakukan edukasi dan literasi,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi mengatakan berdasarkan data Survey Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), pada 2025 angka Indeks Literasi Keuangan berada di angka 66,46% sementara untuk Indeks Inklusi Keuangan 80,51% dengan gap yang tergolong masih besar.
“Nah, kita melihat angka ini lumayan cukup tinggi literasinya, yaitu 66. Dalam survei atau indeks negara-negara OECD sebenarnya kita udah pelatih lebih tinggi karena negara-negara OECD berada di angka 63,64 persen,” ungkapnya.
Dia menjelaskan OJK saat ini tengah berupaya agar literasi dan inklusi keuangan tidak ada gap yang besar. Jika gapnya tidak begitu besar berarti setiap orang yang menggunakan produk layanan keuangan sudah mengetahui manfaat dan risikonya.
“Tetapi kita melihat bahwa kebutuhan untuk meningkatkan atau memperkecil gap antara literasi dan inklusi keuangan ini menjadi sangat penting. Jadi harapannya bahwa idealnya memang literasi dengan inklusinya memang gapnya tipis. Paling tidak orang menggunakan produk dan layanan keuangan itu sudah mengetahui manfaat dan resiko dari produknya atau literasinya naik. Nah, karenanya kita melihat bahwa upaya literasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat terus dilakukan dan terus dilaksanakan secara masif dan merata,” tutupnya.
