Pemerintah akan melakukan upaya intervensi harga dan pasokan beras selama Juni dan Juli 2025. Selain bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga akan disalurkan.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut, beras SPHP yang akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.
“SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” kata Arief kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).
Arief mengatakan, penyaluran beras SPHP alias beras dengan harga yang murah ini akan dilaksanakan secepatnya berbarengan dengan bantuan pangan beras. Pemerintah juga akan mengutamakan distribusi SPHP ke daerah dengan harga beras yang tinggi.
“SPHP secepatnya Juni ini,” terangnya.
Beras SPHP dapat dikatakan beras murah karena didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.
Harga beras SPHP juga menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg, meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dan zona 3 Rp 13.500/kg, meliputi Maluku dan Papua.
Sebelumnya, kembali ke Arief, dalam keterangan tertulis ia menjelaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sejalan dengan akan disalurkannya bantuan pangan beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.
Arief mengatakan telah melaporkan kepada Meteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa beras SPHP dapat disalurkan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi.
“Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan kalau ada indikasi di beberapa daerah yang memang sudah mulai naik, maka dilakukan SPHP. Ini juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden,” ungkapnya, dalam keterangan dia, Jumat (6/6/2025).
