Pengusaha pariwisata merespons usulan penutupan rute transit pada aplikasi pemesanan tiket daring alias online travel agent (OTA). Menurut Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), usulan ini muncul dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Usulan itu diungkap Kemenhub merespons mahalnya tiket pesawat yang dijual di OTA. Kemenhub menilai tiket mahal karena kebanyakan pilihan penerbangan yang ditawarkan OTA adalah rute transit, maka dari itu harganya jadi mahal. Kemenhub disebut telah mengusulkan opsi penghapusan pilihan rute transit di OTA ke Kementerian Pariwisata.
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menilai solusi yang ditawarkan Kemenhub tidak menyentuh akar persoalan mahalnya tiket pesawat di Indonesia. Bahkan, wacana yang diungkapkan Kemenhub justru dianggap berpotensi merugikan konsumen dan mempersempit akses antar wilayah.
“Kalau saya jujur aja, saya tidak setuju dengan ide Kemenhub untuk menghilangkan opsi transit. Sekarang ini traveler itu punya kebutuhan beragam untuk ber-traveling, dengan tujuan apa pun,” terang Maulana dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).
Menutup opsi transit di OTA dinilai tidak menyelesaikan masalah, karena menurut Maulana pilihan rute transit tetap akan muncul di saluran pembelian tiket yang lain, termasuk saat konsumen datang langsung ke maskapai.
Baginya, jika tujuan usulan tersebut hanya agar harga mahal tidak terlihat publik, menurutnya itu justru menunjukkan pendekatan yang keliru.
“Kalau OTA tidak diperbolehkan menampilkan rute transit, apakah itu menjamin rute transit tidak muncul di jalur pemesanan lainnya,” kata Maulana bertanya-tanya.
Dirinya menilai bahwa usulan Kemenhub hanya untuk menghilangkan citra tiket mahal saja, bukan menurunkan biaya perjalanan itu sendiri. Padahal, realitas mahalnya perjalanan domestik, khususnya ke wilayah Indonesia Timur dan ujung barat seperti Sumatera merupakan persoalan struktural yang harus dievaluasi.
Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menambahkan penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana agar konektivitas antar daerah di Indonesia dapat terhubung. Dia mengingatkan agar jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru menyulitkan masyarakat untuk menjangkau moda transportasi.
“Kondisi ini jelas tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi pengikat bangsa, bukan moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Saadiah dalam keterangan yang sama.
