Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mengajukan gugatan sebagai fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Hal itu bertujuan untuk memulihkan kerugian konsumen dan menegakkan keadilan.
Demikian tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh OJK untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Gugatan oleh OJK merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan prinsip hak gugat institusional (legal standing) sebagaimana diatur dalam undang-undang dan bukan gugatan perwakilan kelompok (class action),” tulis keterangan resmi OJK, Selasa (20/1/2026).
Gugatan diajukan berdasarkan penilaian OJK atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari OJK, serta pihak lain dengan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian. Gugatan diajukan dengan mengedepankan prinsip kepentingan umum, kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.
Dalam pelaksanaan gugatan tersebut, konsumen tidak dibebankan biaya sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan akses keadilan bagi konsumen dan masyarakat tanpa hambatan biaya.
“Dalam penyusunan POJK ini, OJK berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung guna memastikan implementasi pelaksanaan gugatan berjalan dengan efektif dan selaras dengan hukum acara yang berlaku,” jelasnya.
POJK berlaku sejak tanggal diundangkan pada 22 Desember 2025. Aturan di antaranya mengatur mengenai:
a. Kewenangan Pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
b. Tujuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
c. Pelaksanaan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; dan
e. Laporan Pelaksanaan Putusan.
“Dengan diterbitkannya POJK Nomor 38 Tahun 2025, diharapkan dapat memperkuat peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan,” imbuhnya.
