Pemerintah China resmi mentransformasi Pulau Hainan menjadi kawasan pabean khusus bernilai US$ 113 miliar atau setara Rp 1.908,23 triliun (kurs Rp 16.887/dolar AS) sebagai eksperimen perdagangan bebas terbesarnya.
Proyek ambisius tersebut diawali dengan pengembangan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP), dan resmi diluncurkan pada 18 Desember 2025 lalu melalui pemisah operasional bea cukai di wilayah tersebut dari daratan utama.
Melansir Reuters, Sabtu (17/1/2026), langkah ini dilakukan pemerintah Tirai Bambu sebagai bagian dari upaya untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dan membangun pusat komersial baru ala Hong Kong.
Para pejabat pemerintahan setempat berharap pengubahan provinsi Hainan menjadi zona bebas bea akan mendorong investasi asing, membuat setidaknya 30% barang-barang bernilai tambah tinggi masuk China tanpa tarif.
Di kawasan ini perusahaan asing juga dapat beroperasi di sektor jasa yang secara hukum sangat dibatasi di wilayah daratan Tiongkok. Berpotensi menarik minat para pengusaha asing untuk bermarkas di sana.
“China bertujuan membangun Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan menjadi gerbang penting yang memimpin keterbukaan negara ini ke era baru,” tulis berita kantor berita pemerintah Xinhua, seperti dikutip dari Reuters.
“Hal ini juga diharapkan memberikan dorongan besar bagi perdagangan bebas yang telah terdampak oleh meningkatnya proteksionisme dan unilateralisme dalam beberapa tahun terakhir,” tambah artikel itu.
Jika pemisahan sistem bea cukai tersebut berhasil di Hainan, para ekonom menyebut pemerintah China mungkin akan merasa lebih berani mengekspos lebih banyak sektor ekonomi Tiongkok kepada pasar global.
“Tolok ukurnya mirip dengan Hong Kong. Selain meningkatkan sektor pariwisata Hainan, rencana ini juga harus mendorong lebih banyak investasi asing dan manufaktur,” kata Ran Guo selaku direktur Ekonomi Konsumen di Dewan Bisnis China-Inggris.
“Hainan juga berfungsi sebagai pusat logistik dan perdagangan bagi China menuju Asia Tenggara, yang memiliki peran strategis penting,” terangnya.
Untuk diketahui, menurut data resmi PDB Hainan pada 2024 lalu mencapai US$ 113 miliar, setara dengan ekonomi terbesar ke-70 di dunia berdasarkan data Bank Dunia. Meski begitu, angka tersebut masih jauh di bawah ekonomi Hong Kong yang mencapai US$ 407 miliar.
“Model Hainan pada dasarnya menawarkan liberalisasi yang terkendali yang akan sangat baik untuk mengintegrasikan kembali rantai pasokan, namun model ini kekurangan sistem hukum dan keterbukaan keuangan yang dimiliki Hong Kong,” kata Xu Tianchen selaku ekonom senior di Economist Intelligence Unit.
