Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai menjual minyak Venezuela senilai US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,43 triliun (kurs Rp 16.863). Ini merupakan penjualan pertama usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1).
Dana tersebut dikirim ke Qatar, bukan disimpan di bank-bank AS atau dikirim langsung ke Venezuela. Bank-bank Qatar yang memegang dana tersebut diperintahkan untuk menyalurkan uang tersebut ke bank-bank Venezuela dengan prioritas pada sektor makanan, obat-obatan, dan usaha kecil.
“Uang itu akan dikumpulkan oleh bank sentral Venezuela dan dialokasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan AS,” kata Alejandro Grisanti, Direktur Pendiri Ecoanalitica yang merupakan konsultan Amerika Latin dan Selatan yang beroperasi di Venezuela, dikutip dari CNN, Jumat (16/1/2026).
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa uang tunai dari penjualan minyak mulai mengalir ke Venezuela pada Kamis (15/1). Dana yang diperoleh akan mendanai operasi pemerintah Venezuela, keamanan, dan penyediaan pangan.
Bank-bank Venezuela mulai mengiklankan uang tunai yang menunjukkan bahwa hasil minyak telah tiba di negara tersebut, menurut dua sumber yang mengetahui sistem keuangan Venezuela.
Sebagaimana diketahui, Venezuela terkena sanksi dari negara-negara Barat di seluruh dunia sehingga mereka terputus dari sistem perbankan global selama bertahun-tahun. Pemerintah otoriternya menyita aset-aset minyak selama beberapa dekade terakhir dan perusahaan-perusahaan energi asing menuntut kompensasi.
Trump menilai hasil penjualan minyak penting diberikan secara langsung kepada Venezuela. Di sisi lain, mencegah mereka yang memiliki klaim atas pendapatan minyak Venezuela mendapatkan akses terhadap uang yang kini dihasilkan AS dari penjualan tersebut.
“Jika dana tersebut tidak bebas dari ikatan hukum, maka hal itu akan secara signifikan mengganggu upaya penting kami untuk menjamin stabilitas ekonomi dan politik di Venezuela,” ucapnya.
Seorang pakar hubungan luar negeri dan Venezuela yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa Qatar telah lama berperan sebagai fasilitator antara AS dan pemerintah Venezuela. Hal itu terjadi bahkan sebelum Maduro ditangkap.
Pakar lain mengatakan bahwa bank-bank Qatar memainkan peran perantara serupa selama pemerintahan Joe Biden, ketika negara itu mengizinkan sejumlah dana dari penjualan minyak mengalir kembali ke Iran selama pelonggaran sanksi terhadap negara tersebut.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Di sisi lain, beberapa kritikus pemerintahan Trump mempertanyakan motivasi mengirim hasil penjualan minyak ke Qatar.
“Tidak ada dasar hukum bagi seorang presiden membuat rekening luar negeri yang dia kendalikan sehingga dia bisa menjual aset yang disita oleh militer Amerika. Itulah tindakan yang membuat politisi korup tertarik,” kata Senator Elizabeth Warren, seorang Demokrat dari Massachusetts.
