Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Kementerian Keuangan mulai mencari cara untuk menghilangkan permasalahan hambatan pengusaha. Kemenkeu membuka tim debottlenecking menerima aduan permasalahan dari para pengusaha.
Aduan itu dapat dikirimkan melalui kanal pengaduan https://lapor.satgasp2sp.go.id/. Layanan ini dibuka sejak 16 Desember 2025.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) merespons langkah tersebut. Upaya ini dinilai menjadi kebijakan yang konkret untuk menindaklanjuti berbagai hambatan struktural yang selama ini dihadapi pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana menilai kebijakan debottlenecking mencerminkan pendekatan baru pemerintah yang lebih responsif dan solutif terhadap persoalan riil di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan, perizinan, dan perdagangan.
Ketiga aspek tersebut selama ini menjadi titik hambat utama dalam realisasi investasi dan ekspansi industri di berbagai kawasan industri di Indonesia.
“Bagi dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga kepastian dalam implementasi. Sidang debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hambatan investasi diselesaikan secara lintas sektor dan tidak berlarut-larut,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Sebagai asosiasi yang menaungi pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia, HKI memandang upaya debottlenecking sebagai langkah strategis yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap percepatan investasi.
Menurut Ma’ruf setidaknya terdapat empat manfaat utama dari kebijakan ini. Pertama mempercepat implementasi investasi di kawasan industri, kedua meningkatkan kepastian regulasi dan prosedur operasional, ketiga mendorong sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menyelesaikan persoalan secara cepat dan transparan, serta keempat mendukung pencapaian target pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja pada 2026.
Lebih lanjut, HKI menekankan bahwa debottlenecking idealnya tidak berhenti pada penyelesaian kasus administratif per kasus. Kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan reformasi proses jangka panjang, sehingga hambatan serupa tidak terus berulang dan iklim usaha menjadi semakin efisien serta kompetitif.
“Debottlenecking akan jauh lebih berdampak apabila diikuti dengan perbaikan sistem dan prosedur yang bersifat permanen. Di sinilah pentingnya menjadikan temuan-temuan dari sidang debottlenecking sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan,” kata Ma’ruf.
HKI menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam proses tersebut, termasuk dengan menyampaikan masukan berbasis pengalaman lapangan dari pengelola kawasan industri dan pelaku usaha.
Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia industri diyakini akan menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
