Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berseloroh tersinggung karena sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disamakan dengan milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal itu disampaikan Purbaya saat meluncurkan alat pemindai peti kemas dan aplikasi kepabeanan berbasis AI di Pelabuhan Tanjung Priok. Awalnya, ada yang bertanya seberapa akurat sistem AI dalam pengawasan kontainer di Bea Cukai, sebab ia punya pengalaman bahwa sistem AI milik Kemenkes tidak mencapai 100%.
“Jangan bandingkan dengan Kementerian Kesehatan dong, tersinggung gua! Hahahahaha,” seloroh Purbaya dalam Peresmian Alat Pemindai Peti Kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Sari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).
Saat ini Bea Cukai memang sedang mengembangkan inovasi digital berupa alat pemindai peti kemas (X-Ray), Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. Purbaya mendapat laporan dari anak buahnya bahwa akurasi alat baru itu sudah tembus 90%.
“Akurasinya memang nggak mungkin 100% karena dia akan belajar. Kalau sekarang mereka bilang sih 90% akurasinya, tetapi saya pikir masih di bawah itu ya,” ucapnya.
Purbaya optimistis penggunaan alat pemindai peti kemas serta pengembangan teknologi AI bisa memperkuat transparansi dan keamanan arus barang sehingga menutup celah-celah kecurangan. Trade AI diklaim mampu membandingkan langsung barang ekspor dan impor dengan harga asli di toko online (marketplace) sehingga dapat mencegah praktik underinvoicing.
“Peluangnya untuk setiap pelabuhan yang memakai sistem ini, peluangnya akan semakin kecil impor-ekspor ilegal lagi,” tegas Purbaya dengan percaya diri.
“Tapi kalau masuk pelabuhan tikus, ya kita mesti pasang ‘kucing’ di situ kelihatannya, itu belum tentu bisa dijaga. Tapi saya yakin sebagian besar barang selundupan, yang besar-besar, itu masuknya lewat pelabuhan-pelabuhan besar,” tambahnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Purbaya menyebut uji coba alat canggih Bea Cukai sudah dilakukan terhadap 145 pemberitahuan impor barang (PIB). Hasilnya, Kementerian Keuangan diklaim bisa mencegah kebocoran senilai Rp 1,2 miliar.
“Saya pikir sih masih terlalu kecil, tetapi nggak apa, paling nggak first run sudah menghasilkan income yang clear. Jadi kelihatannya proyek ini akan menguntungkan saya ke depan. Kalau semakin lama semakin canggih, harusnya semakin besar,” imbuhnya.
