Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan Aceh sedang surplus beras. Karena itu tidak ada alasan untuk melakukan impor, terlebih secara ilegal.
Ia menyampaikan hal ini usai penyegelan 250 ton beras ilegal di Sabang dan memastikan pemerintah akan menindak tegas seluruh upaya penyelundupan pangan.
Amran menegaskan sejak laporan awal diterima, ia langsung berkoordinasi dengan Gubernur Aceh karena data menunjukkan provinsi dalam kondisi surplus besar.
Neraca pangan mencatat ketersediaan beras 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Bahkan Sabang, meski terbatas lahan, tetap mencatat surplus 970 ton dari ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.
Dengan fakta tersebut, Amran menilai impor beras bertentangan dengan logika pengelolaan pangan. Ia pun berkoordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, dan Menteri Perdagangan, yang hasil verifikasinya memastikan tidak ada izin impor dari pemerintah pusat.
“Aceh itu surplus beras. Sabang juga surplus. Jadi tidak ada alasan logis untuk melakukan impor. Begitu laporan masuk, saya langsung hubungi Gubernur Aceh dan instruksikan aparat bergerak cepat tangani,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
Ia menegaskan kondisi pangan nasional berada pada titik terkuat, dengan produksi beras diproyeksikan BPS mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog menembus 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Dalam situasi stabil ini, ia menilai masuknya beras ilegal bukan karena kebutuhan, melainkan pelanggaran yang merugikan petani dan mengganggu stabilitas pangan.
“Saya minta semua pihak berdiri membela kepentingan petani kecil. Jangan impor saat beras kita banyak dan saat petani sedang mulai masa tanam. Itu mendholimi petani. Negara wajib hadir melindungi mereka,” tegasnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Amran mengungkap adanya kejanggalan dalam pengajuan impor. Risalah rapat koordinasi 14 November mencatat permohonan impor sudah ditolak, namun izin dari negara asal justru lebih dulu terbit.
Hal ini menjadi indikasi adanya proses yang tidak sesuai prosedur resmi dan berpotensi melibatkan kepentingan tertentu.
Pemerintah kini menelusuri kemungkinan kasus serupa di wilayah lain, termasuk Batam. Amran menegaskan segala bentuk penyelundupan pangan akan ditindak tanpa kompromi demi menjaga harga, melindungi petani, dan memastikan Indonesia tetap berada di jalur menuju swasembada.
“Ini peringatan keras. Jangan coba-coba memasukkan beras ilegal. Kita sedang berada pada jalur swasembada dan tidak boleh diganggu,” tegasnya.
Simak juga Video ‘Titiek Soeharto Minta Importir Beras 250 Ton Ditindak, Ungkit Swasembada’:
