Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang paling banyak menerima pinjaman dari China. Hal ini didapati dari adanya aktivitas kredit Beijing dan menemukan bahwa China kini semakin banyak memberi pinjaman kepada negara berpendapatan tinggi dibanding negara berkembang.
Berdasarkan laporan yang diterbitkan AidData, sebuah laboratorium riset di Universitas William & Mary, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa total pinjaman dan hibah China mencapai US$ 2,2 triliun di 200 negara di seluruh dunia dari tahun 2000 atau setara Rp 36.740 triliun (Kurs Rp 16.700) hingga 2023.
Selama ini China dipandang sebagai kreditor bagi negara berkembang melalui inisiatif Belt and Road, namun kini bergeser memberikan pinjaman kepada negara maju untuk mendukung infrastruktur strategis dan rantai pasok teknologi tinggi di bidang seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan energi bersih.
AidData mengatakan ukuran portofolio pinjaman China ternyata dua hingga empat kali lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa China tetap menjadi pemberi utang terbesar di dunia.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Berdasarkan laporan tersebut, lebih dari tiga perempat operasi pinjaman luar negeri China mendukung proyek dan aktivitas di negara berpendapatan menengah atas dan berpendapatan tinggi. Di mana China telah membiayai akuisisi perusahaan teknologi tinggi, sementara kreditor dari China menyediakan fasilitas kredit bagi banyak perusahaan Fortune 500 termasuk Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing, dan Disney, menurut laporan tersebut.
Porsi pinjaman untuk negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah turun menjadi 12% pada 2023 dari 88% pada 2000. China juga memangkas pinjaman untuk proyek infrastruktur di negara-negara “Global South” dalam kerangka Belt and Road Initiative.
Pada saat yang sama, China meningkatkan porsi dukungan untuk negara berpendapatan menengah dan tinggi menjadi 76% pada 2023 dari 24% pada 2000. Inggris, misalnya, menerima US$60 miliar, sementara Uni Eropa memperoleh US$161 miliar.
Menanggapi permintaan komentar mengenai laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri China mengatakan investasi dan pembiayaan luar negerinya telah mematuhi praktik yang ada di Internasional.
“Pinjaman ini telah mematuhi praktik internasional, prinsip pasar, serta prinsip keberlanjutan utang,” kata Kementerian Luar Negeri China dikutip dari Reuters, Minggu (23/11/2025).
