Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Sandi Fitrian Noor, meminta pemerintah mempercepat kesiapan transisi pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ia menilai perubahan besar ini harus diikuti kesiapan matang agar tidak mengganggu pelayanan kepada jamaah.
“Transisi ini adalah keniscayaan, tapi yang paling penting adalah memastikan tidak ada hak jamaah yang terabaikan. Haji 2026 harus lebih terstruktur, lebih nyaman, dan lebih bermakna,” ujar Sandi di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Sandi mengingatkan waktu persiapan yang terbatas menjadi tantangan besar. Berdasarkan data otoritas penerbangan Arab Saudi, penerbangan haji Indonesia dijadwalkan mulai 18 April 2026, yang berarti waktu persiapan hanya sekitar enam bulan. Dengan kuota 221.000 jamaah, efisiensi dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama.
Ia juga mendorong pemerintah lebih transparan dalam menyosialisasikan perubahan prosedur dan memanfaatkan teknologi digital untuk memangkas birokrasi.
“Proses administrasi calon jamaah harus disederhanakan. Teknologi bisa menjadi solusi agar layanan makin cepat dan efisien,” katanya.
Menurutnya, percepatan finalisasi akomodasi dan logistik di Arab Saudi juga penting dilakukan untuk menjaga standar kenyamanan dan kesehatan jamaah.
“Kami di Komisi VIII akan terus mengawasi sekaligus mendukung langkah progresif pemerintah agar pelayanan haji makin baik,” tutupnya.
