Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) tidak naik pada 2026 mendapat dukungan DPR. Kebijakan ini dinilai memberi ruang napas bagi industri hasil tembakau (IHT) yang menyerap jutaan tenaga kerja.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebut keputusan itu sebagai langkah strategis yang berpihak pada rakyat dan menjaga keberlanjutan industri padat karya. “Keputusan Pak Purbaya ini sangat tepat. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, menjaga stabilitas industri padat karya seperti IHT adalah keputusan yang berpihak pada rakyat,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, IHT menjadi sektor penting dalam perekonomian karena menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mulai dari petani tembakau dan cengkih hingga pedagang kecil. “Jutaan masyarakat menggantungkan hidup dari sektor ini. Jika cukai terus dinaikkan tanpa memperhatikan daya serap pasar, dampaknya bisa besar terhadap tenaga kerja dan penerimaan negara,” jelasnya.
Bambang menilai kebijakan ini akan memperkuat daya saing industri sekaligus mendukung arah hilirisasi nasional. Dengan stabilitas fiskal, pelaku industri bisa fokus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Ia juga menilai keputusan Menkeu memberi kepastian bagi dunia usaha. “Kalau kebijakan fiskal dan industri sejalan, hasilnya stabilitas. Dari stabilitas itu lahir pertumbuhan berkelanjutan,” katanya.
Meski begitu, Bambang mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan lintas sektor. Ia menilai sejumlah aturan seperti PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes tentang penyeragaman kemasan rokok perlu dikaji ulang agar tidak kontraproduktif bagi sektor padat karya.
Sebagai informasi, IHT masih menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan negara, dengan kontribusi cukai mencapai Rp 216 triliun pada 2024. Industri ini juga menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung serta menopang 30 juta UMKM di seluruh Indonesia.
