Hasil survei yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meminta agar mengganti atau reshuffle sejumlah pejabat publik yang mempunyai kinerja buruk. Survey ini dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Peneliti Celios, Galau D. Muhammad menyampaikan 96% persen responden setuju harus ada pergantian pejabat publik serta 98% responden mendorong agar ada pemangkasan nomenklatur kementerian.
“Karena kita belum melihat dampak nyata dari perluasan nomenklatur kementerian hari ini. Jadi ketika kita melihat angkanya, itu ada Kementerian Transmigrasi, Kementerian UMKM, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, itu seharusnya di-review dan dikaji ulang, urgensi dan relevansi kinerja dari Kementerian terkait,” ujar Galau dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (19/10/2025).
Galau menjelaskan apabila Prabowo tetap mempertahankan menteri-menteri dengan kinerja buruk akan berdampak efektivitas program serta kepercayaan publik. Menurut Galau, pemilihan kepemimpinan di kementerian/lembaga tidak bisa dikompensasi hanya dengan retorika politik.
Di sisi lain, hal ini juga akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo. Dalam survey tersebut, sebanyak 36% responden tidak akan memilih Prabowo kembali.
“Dan satu tahun menurut saya periode yang sangat baik untuk kita kemudian melihat bahwa ada banyak sekali program-program strategis yang belum mampu menghadirkan dampak signifikan bagi masyarakat,” imbuh Galau.
Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyu Askar menilai efektivitas pemerintah akan terhambat jika Prabowo tidak segera mengganti pejabat publik dengan kinerja terburuk.
“Jadi dampaknya terhadap kinerja pemerintahan jelas kalau ini Menteri-Menteri yang buruk ini makanya tadi kami sampaikan ada 10 menteri yang buruk plus Kapolri yang harus di-reshuffle maka kalau itu tidak dilakukan efektivitas pemerintahan pasti akan terhambat,” ujar Media.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Ia juga menilai rakyat akan menjadi korban kebijakan yang buruk. Ditambah, sektor pendidikan dinilai masih terus bermasalah lantaran anggarannya ditarik untuk program makan bergizi gratis (MBG).
“Jadi lagi-lagi satu tahun pemerintahan, kalau memang reshuffle harus dilakukan, rapornya sudah ada, publik sudah memberikan pesan ini rapor terhadap menterinya dan menteri yang buruk ini menjadi beban negara dan ini memperlambat kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Sebagai informasi, survey ini diikuti 1.338 responden dengan dua kelompok penilai, yakni masyarakat umum dan para ekspert. Survey berlangsung pada akhir September hingga 13 Oktober 2025.
Berikut 10 Pejabat dengan Kinerja Teburuk dan Harus di-reshuflle berdasarkan hasil Survey Celios:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
3. Menteri HAM Natalius Pigai
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon
6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid
