Pembiayaan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi sorotan sejumlah pihak beberapa waktu belakangan. Hal ini menyusul proses restrukturisasi utang hingga pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar penyelesaiannya tidak menggunakan APBN.
Menyangkut hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku heran dengan huru-hara tentang pembiayaan utang Whoosh. Sebab, menurutnya saat ini utang kereta cepat hanya tinggal melalui proses restrukturisasi.
“Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Luhut telah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi dari pembiayaan baru utang tersebut.
Menurutnya, dari pihak China sendiri sudah menyetujui langkah restrukturisasi. Namun prosesnya memang sedikit terlambat lantaran Indonesia mengalami pergantian pemerintahan. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) keluar.
“Terima sudah masuk itu barang, kemudian kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China, dan China mau untuk melakukan (Restrukturisasi),” ujar Luhut.
“Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” sambungnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Menurutnya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan apabila pemerintah RI bekerja sama secara kompak. Dengan data-data yang telah ada sejak dulu, ia memastikan proses restrukturisasi akan segera selesai.
“Dengan data-data masih zaman yang lalu, Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa ndak masalah? Masalah, kita restructuring, kan beres. Ini juga sama,” kata dia.
“Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan kita akhiri dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti, bicara. Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya, baru berkomentar. Ya kalau cari popularitas murahan silahkan sih,” sambungnya.
Luhut menegaskan, persoalan ini berbasis data sehingga harapannya tidak ada pihak yang asal bicara tanpa mengetahui detailnya. Ia juga mempersilahkan bagi pihak yang penasaran dengan rincian data menyangkut Whoosh ini untuk datang langsung kepadanya.
Sebagai informasi, Pemerintah berencana untuk membenahi utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu rencana yang diusulkan ialah penyelesaian utang tersebut diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, sudah sepatutnya penyelesaian utang kereta cepat dilakukan oleh Danantara. Hal ini mengingat holding BUMN tersebut sudah menerima dividen perusahaan pelat merah ke kasnya.
“Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja,” kata Purbaya ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
Atas hal tersebut, menurutnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat. Justru menurutnya agak janggal apabila utang kereta cepat tetap ditanggung Kementerian Keuangan dan dibayar dari APBN. Padahal, Danantara yang akan mengambil dividennya.
“Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” kata dia.
