Pemerintah terus mempercepat penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem bansos digital dapat diluncurkan secara nasional Februari dan atau April 2026.
Saat ini, proyek percontohan terkait penyaluran bansos pakai sistem digital baru berjalan di Banyuwangi selama dua bulan. Menurutnya, pelaksanaan bansos dengan sistem digital ini dinilai puas. Sebab, sistem digital berbasis face recognition (pengenalan wajah) dan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat mampu menutup celah manipulasi penerima bansos.
“Dari apa yang kita lihat kemarin, kita sangat puas hasilnya, karena saya pergi ke sana, bisa face recognition, kita langsung lihat asal masuk NIK-nya, kita langsung bisa lihat semua. Dan dari ibu-ibu yang kita kumpulkan lebih berapa ratus orang, itu semua sangat puas dengan itu,” ujar Luhut dalam acara konferensi pers, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).
Menurut Luhut, penyaluran bansos dengan sistem ini dapat menghapus praktik penyalahgunaan data bansos oleh aparat desa. Data integrasi kependudukan saat ini sudah berjalan secara bertahap.
“Jadi tidak ada lagi nanti kepala desa yang bilang, ‘kamu masuk ya, saya masukin’, padahal tidak memenuhi syarat, ‘tapi kamu pilih saya’. Itu tidak akan terjadi, karena semua mendaftar secara sukarela, dan nanti didorong oleh data NIK yang sudah ada,” tambah Luhut.
Progress ini sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Apabila semua tahap uji coba berjalan dengan sukses, bansos digital dapat dilaksanakan secara nasional tahun depan.
“Kami usul pada Presiden mungkin secara nasional kita akan melakukan kalau nanti semua ini tahap-tahapan jalan, pada bulan Februari, Maret, April tahun depan,” imbuh Luhut.
“Dan Presiden bertanya sama saya, ‘apa bisa ini nanti bulan itu?’, kita lihat pertahap. Tapi menurut kami, tim, saya kira itu bisa dilakukan antar bulan itu,” tambah ia.
