Indonesia membutuhkan dana besar untuk mendorong pengembangan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan perlu melibatkan pihak swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Adapun kebutuhan investasi untuk mendukung hilirisasi pertanian diperkirakan mencapai Rp 371,6 triliun, yang berasal dari berbagai sumber, antara lain:
“Ini adalah program hilirisasi perkebunan. Ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencanakan Rp 371 triliun, dengan melibatkan BUMN, swasta, dan dana KUR sebesar Rp189 triliun,” ujar Amran usai Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.
Dalam paparannya, Amran menyebutkan sejumlah komoditas yang menjadi prioritas hilirisasi, antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, ayam, lada, pala, ubi kayu, bawang putih, cold chain, kacang tanah, hingga kapas.
Secara lebih rinci, estimasi investasi BUMN sebesar Rp89 triliun akan diarahkan untuk hilirisasi komoditas seperti beras, kelapa sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, pala, gambir, karet, dan benih. Hilirisasi ini akan melibatkan sejumlah BUMN pangan seperti Agrinas, PTPN, dan ID FOOD.
Amran juga optimistis bahwa program ini akan berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Penyerapan tenaga kerja dari hilirisasi komoditas pertanian diperkirakan mencapai 8,6 juta orang,” paparnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp9,95 triliun kepada pemerintah daerah sebagai modal awal hilirisasi perkebunan.
“Kita ingin mengembalikan kejayaan rempah-rempah dan komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada, sekitar Rp10 triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak-Ibu semua,” pungkas Amran.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
