PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar pada titik serah berlaku sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku. HET merupakan harga pembelian pupuk bersubsidi oleh petani terdaftar pada titik serah yang telah ditetapkan Pemerintah.
Hal itu diungkapkan oleh Senior Vice President (SVP) Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia (Persero) Deni Dwiguna Sulaeman acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyaluran Pupuk Bersubsidi berkolaborasi dengan Komisi IV DPR Republik Indonesia di Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.
“HET pupuk bersubsidi berlaku untuk pengambilan di titik serah yang saat ini terdiri dari empat entitas, yaitu kios pengecer, gapoktan (gabungan kelompok tani), pokdakan (kelompok budidaya ikan), dan koperasi yang ditunjuk, bukan pembelian yang diantar,” kata Deni dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/9/2025).
Dia menjelaskan adapun HET pupuk bersubsidi sesuai regulasi yaitu, pupuk Urea sebesar Rp 2.250 per kilogram (kg), kemudian NPK Rp 2.300/kg, NPK Khusus Kakao Rp 3.300/kg, dan HET pupuk organik Rp 800/kg. Deni pun menegaskan apabila ada biaya tambahan untuk pengantaran, harus dibuatkan nota terpisah.
“Bagi para petani terdaftar, harus dipastikan menebus dengan HET di kios, jika ada penambahan seperti ongkos kirim atau iuran kelompok, maka nota penebusan harus dipisahkan. Misalkan harga satu zak Urea Rp 112.500, dan biaya antaranya Rp 20.000 satu zaknya, jangan satu kali transfer Rp 132.500. Transfer pembayaran pupuk dan biaya pengantaran harus dipisahkan,” jelasnya.
Deni menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 7 Tepat (Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, Mutu, dan Penerima). Karena itu, apabila ditemukan PPTS melanggar HET, maka Pupuk Indonesia tidak segan memberikan sanksi hingga penutupan atau pencabutan izin.
Untuk menghindari pelanggaran tersebut, Pupuk Indonesia juga melengkapi langkah preventif dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh PPTS secara berkala. Pupuk Indonesia secara rutin menerbitkan surat edaran mengenai kewajiban penyaluran sesuai HET, serta memberikan pendampingan intensif kepada PPTS.
Berikutnya, perusahaan juga mengajak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, petani, dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengawasi serta melaporkan dugaan penyimpangan di lapangan.
“Dengan demikian pupuk bersubsidi dapat diterima petani sesuai regulasi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional sesuai cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Asta Cita,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv terus mendorong dan mendukung perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Dia berharap alur penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen sampai ke petani berjalan transparan. Karena itu dia mengajak seluruh stakeholder untuk ikut mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi guna mewujudkan swasembada pangan.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya membutuhkan Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres dan Pak Dandim, ayo dari Kabupaten Bandung kita berbenah agar tujuan swasembada pangan bisa tercapai. Malu saya jika di Kabupaten Bandung mencari pupuk bersubsidi susah. Padahal stok Pupuk Indonesia ini banyak,” kata Rajiv.
Dia menambahkan, sosialisasi bekerja sama dengan Pupuk Indonesia ini tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani terkait mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi, khususnya di PPTS.
“Sebelumnya pada saat reses ada sejumlah petani mengaku datang membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) ke Kios tapi tidak bisa melakukan penebusan. Setelah dicek mereka belum terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Petani yang bisa menebus pupuk bersubsidi harus terdaftar terlebih dahulu dalam RDKK,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengatakan sosialisasi ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan dasar petani yakni ketersediaan pupuk bersubsidi yang tertib, terarah dan juga tepat sasaran. Menurutnya, sosialisasi ini merupakan bukti nyata kepedulian terhadap kemajuan sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi lebih efektif dan berdampak nyata bagi produktivitas pertanian yang juga akan berdampak pada ketahanan pangan nasional,” tutupnya.
