Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menambah defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2026 dari 2,48% menjadi 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ada sejumlah upaya untuk menambal defisit APBN tahun depan.
“Kan bisa macam-macam, bisa menerbitkan surat utang, bisa juga menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih). Jadi nggak ada masalah tentang pembiayaan,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Purbaya menerangkan defisit APBN yang melebar ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah. Pelebaran defisit ini tak lepas dari penambahan anggaran untuk transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Anggaran ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun. Penambahan anggaran ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat di mana pajak bumi dan bangunan (PBB) naik di sejumlah daerah.
“Ya karena belanja lebih tinggi. Tapi begini, itu kan ada aspirasi masyarakat, yang Anda lihat kan daerah-daerah terpaksa menaikkan pajak, PBB dan lain-lain yang amat tinggi sekali, sehingga menimbulkan instability,” tambah Purbaya.
Dengan begitu, Purbaya menyebut daerah mempunyai cukup anggaran untuk membangun dan menjalankan program-programnya. Ia pun optimistis prospek ekonomi Indonesia tetap bagus. Alhasil, surat utang pemerintah Indonesia diperebutkan.
“Apalagi kalau saya bilang tadi, mereka atau semua tahu bahwa prospek ekonomi kita bagus, mereka akan berebut, belanja, beli surat utang pemerintah Indonesia. Jadi Anda nggak usah takut,” jelas Purbaya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
