Didit Herdiawan Ashaf dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Saat ini Didit menjabat sebagai sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP).
Selain itu, Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Prabowo melantik pejabat tersebut di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76 P tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan badan ini dibentuk untuk memastikan segala sesuatu berjalan efektif terkait penanganan Pantura.
“Memang Badan Otorita Khusus untuk Penanganan Pantai Utara Jawa ini secara khusus dibentuk untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan efektif, termasuk untuk Giant Sea Wall,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat di hari yang sama.
Badan Otorita Pengelola Pantura disebut akan memutakhirkan berbagai konsep dan rancangan yang sebelumnya sudah ada terkait Giant Sea Wall. “Tapi perlu dipastikan lagi sesuai kondisi saat ini,” tambahnya.
Selain mengawal proyek tanggul laut, Badan Otorita juga memiliki tugas menarik investasi. Dalam pelaksanaannya, badan ini akan bersinergi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/BKPM, serta Danantara.
“Ya (fokus tarik) investasi, tapi kita akan bekerja bersama-sama tentunya, saya sendiri, dengan kementerian investasi dan Danantara juga,” ucap AHY.
AHY menyebut dirinya bertindak sebagai dewan pengarah. Dengan adanya badan baru ini, ia mengaku lebih terbantu karena tugas koordinasi tidak hanya bergantung pada kementerian yang dipimpinnya.
Penjelasan Menteri Sekretaris Negara
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa/Badan Otorita Pengelola Laut Pantura Jawa.
“Berkenaan dengan masalah badan karena adanya, betul-betul adanya kebutuhan terhadap beberapa hal, contoh misalnya dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun sebetulnya, yang betul berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Dia menjelaskan berbagai studi mengatakan bahwa setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di wilayah tersebut. Beberapa wilayah juga rutin terkena bencana banjir rob.
“Dan saudara-saudara juga perhatikan beberapa tempat hampir rutin terjadi rob, sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuk Badan Pengelola Pantai Utara Jawa,” terang Prasetyo.
