Presiden Prabowo Subianto memiliki cita-cita agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi defisit pada 2027 atau 2028. Namun, para ekonom menilai ambisi tersebut sulit tercapai dalam kondisi fiskal saat ini.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan kehadiran APBN memang bertujuan menstimulasi perekonomian meski berujung pada defisit. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Tahun 2003, yang memperbolehkan defisit asal terkendali di bawah 3%.
“Sebenarnya nggak ada masalah APBN defisit, yang penting defisitnya terkendali di bawah 3% dari PDB. Artinya sejak UU Keuangan 2003, memang rezim APBN-nya defisit. Kenapa defisit? Karena tujuannya dari belanja pemerintah adalah menstimulasi perekonomian dan agar penerimaan negara tidak mendistorsi sektor riil,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (19/8/2025).
Menurut Bhima, jika APBN dibuat surplus atau defisitnya 0%, maka dibutuhkan penerimaan negara yang sangat besar. Sementara dari sisi belanja, anggaran akan berkurang. Kondisi ini justru bisa membuat ekonomi melemah.
“Ekonominya akan dikorbankan. Jadi kalau mau defisitnya 0% bisa, tapi jangan mimpi ekonomi bisa tumbuh lebih dari 5% karena APBN sifatnya berarti lebih ke procyclical, bukan countercyclical,” ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, juga mengingatkan adanya potensi konsekuensi buruk bagi perekonomian jika memaksakan defisit 0% tanpa kehati-hatian. Menurutnya, defisit APBN terjadi karena belanja lebih besar daripada penerimaan akibat kebutuhan pembiayaan insentif dan lain-lain yang memang tinggi.
“Jadi kalau menginginkan tidak ada defisit dalam 2027, itu sesuatu yang jelas bukan mustahil, tapi kalau dipaksakan, khawatir ada konsekuensi buruknya bagi perekonomian,” kata Faisal.
Meski begitu, Faisal mengakui banyak belanja negara yang tidak efisien dan perlu dirampingkan untuk menekan defisit. “Saya pikir itu juga sebabnya kenapa presiden melakukan kebijakan efisiensi, walaupun kebijakan efisiensinya banyak menimbulkan masalah karena tidak dikalkulasi secara lebih detail,” tambahnya.
Sebagai informasi, defisit anggaran dalam RAPBN 2026 dirancang sebesar 2,48% dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari target APBN 2025 yang mencapai 2,5% serta outlook tahun ini 2,78%. Prabowo berharap pada 2027 atau 2028 tidak ada lagi defisit tersebut.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini ingin kita tekan sekecil mungkin. Adalah harapan saya, cita-cita saya, suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8). bisakah
