Pengusaha buka suara soal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32%. Tarif itu resmi akan berlaku mulai 1 Agustus 2025
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan pihaknya masih menunggu pernyataan dan posisi resmi pemerintah Indonesia untuk menjadi pijakan. Hal ini dikarenakan tim negosiator Indonesia masih berada di Washington DC serta implementasi tarif pada 1 Agustus masih memberikan ruang negosiasi.
“Tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus menunjukkan bahwa jalur diplomasi tetap terbuka dan peluang untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif masih tersedia,” katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (8/7/2025).
Meski begitu, Shinta mengatakan, jika kebijakan tarif tinggi ini benar-benar diberlakukan secara penuh, maka ini akan memberikan tekanan terhadap sektor industri padat karya yang memiliki pangsa ekspor besar ke AS, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan mainan akan semakin besar. Hal ini terjadi di saat bersamaan dengan tren pelemahan indeks manufaktur (PMI), meningkatnya biaya produksi dan perlambatan permintaan global.
“Meskipun ketergantungan ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 10% dari total ekspor, dan kontribusi ekspor terhadap PDB relatif moderat (sekitar 21%), risiko penurunan permintaan, masuknya barang murah atau ilegal, serta tingginya biaya berusaha tetap menjadi tantangan nyata yang perlu diantisipasi bersama,” katanya.
Pihaknya mendorong skenario mutually beneficial melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, dan crude oil. Shinta mengatakan langkah ini dirancang sebagai reciprocal arrangement yang menjawab kekhawatiran AS soal defisit perdagangan.
“Kemudian memperkuat strategi diversifikasi pasar dengan memperluas ekspor ke pasar non-tradisional, serta mengoptimalkan efisiensi dan daya saing di sepanjang supply chain. Lalu segera melaksanakan regulatory streamlining (perluasan) di dalam negeri, untuk mendorong kemudahan berusaha di dalam negeri. Serta penguatan trade remedies dalam kerangka perlindungan industri nasional,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sarman Simanjorang menilai bahwa surat resmi yang dikirim oleh Presiden AS Donald Trump menandakan bahwa Indonesia gagal melakukan negosiasi besaran tarif. Ia mengatakan besaran tarif 32% ini menjadi tantangan berat bagi perekonomian nasional yang waspadai dan mitigasi di tengah daya beli masyarakat kita yang masih tertekan.
“Besaran tarif ini akan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS yang pada akhirnya mengurangi volume ekspor dan juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan pasar saham yang akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya saat dihubungi detikcom.
Oleh karenanya, Sarman menilai bahwa pemerintah perlu segera merespon dan menyusun strategi untuk menghadapi kebijakan Presiden Trump agar industri minyak kelapa sawit, karet, tekstil, alas kaki, elektronik, kopi dan produk pertanian lainnya tidak tertekan tarif Trump.
“Strategi jangka pendek, menengah dan panjang harus segera disiapkan karena pemberlakuan tarif ini tinggal menghitung hari, sehingga para pelaku usaha dapat bersama-sama mengantisipasi dampaknya,” katanya.
Sarman juga meminta pemerintah untuk melakukan inventarisasi secara komprehensif terhadap industri yang terkena dampak tarif tersebut. Harapannya, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menopang kalangan pengusaha untuk mampu bertahan sambil mengatur strategi baru mencari pangsa pasar baru.
“Sambil pemerintah melakukan negosiasi ulang, para pengusaha yang berdampak ini perlu diberikan stimulus supaya dapat survive dan bertahan sehingga tidak melakukan rasionalisasi dalam bentuk pengurangan pekerja apalagi sampai melakukan PHK,” katanya.
“Ini harus kita hindari karena jumlah pengangguran kita sudah semakin bertambah,” tambahnya.
