Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan anggaran subsidi LPG 3 kilogram (kg) pada 2025 dari Rp 87 triliun menjadi Rp 68,7 triliun. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan volume subsidi LPG 3 kg akan membengkak.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pembayaran subsidi akan disesuaikan dengan realisasi yang ada. Meskipun, ia tidak menjelaskan apa alasan proyeksi anggaran diturunkan.
“Ya pokoknya kalau subsidi itu akan kita bayar sesuai dengan realisasi. Ya sesuai realisasi saja, pasti sudah jelas kalau subsidi. Pokoknya kalau subsidi nanti kita akan bayar,” kata Luky kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Luky menyebut pihaknya akan terus memantau pergerakan realisasi subsidi energi termasuk LPG 3 kg untuk menyesuaikan pergerakan anggaran yang harus dibayarkan.
“Nanti kita lihat saja pembelanjaannya seperti apa. Pokoknya kita lihat nanti, kan baru Juli sekarang,” tuturnya.
Sebelumnya dalam bahan paparan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, volume LPG 3 kg diperkirakan akan mencapai 8,36 juta metrik ton (MT) sampai akhir 2025. Angka tersebut membengkak dari yang telah dipatok pada APBN 2025 sebesar 8,17 juta MT.
Bahkan proyeksi itu lebih tinggi dari target volume LPG subsidi pada 2026 sebesar 8,31 MT. Bahlil menargetkan akan mengatur LPG 3 kg menjadi satu harga untuk semua wilayah di Indonesia agar tidak ada kebocoran subsidi.
“Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas. Kita akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil, Rabu (2/7).
Simak juga Video: Bahlil Ungkap Potensi Subsidi LPG 3 kg Tak Tepat Sasaran Capai Rp 25 Triliun