Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan 82,9 juta orang tersentuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Mei 2026. Kelompok penerima mencakup anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Menurut Zulhas, hingga Januari 2026 sudah ada 59,65 juta penerima manfaat MBG. Lalu, 20.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah beroperasi di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
“Hingga Januari 2026, lebih dari 20.000 SPPG sudah beroperasi di 38 provinsi dengan 59,65 juta penerima manfaat. Insyaallah pada Mei tahun ini, ditargetkan 82,9 juta anak Indonesia, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, sudah menerima makan bergizi gratis,” ujarnya dalam acara Semangat Awal Tahun 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Zulhas mengatakan, program MBG bertujuan meningkatkan status gizi, memperbaiki kesehatan, mengatasi masalah malnutrisi, dan stunting. Program tersebut tidak sekadar pemberian makan, melainkan bertujuan menggerakan ekonomi rakyat.
“Setiap porsi makan bergizi yang disajikan membutuhkan pasokan beras, telur, daging, ikan, sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya. Itu berarti jutaan bahan baku harus diproduksi dan diserap setiap hari, dan di sinilah peran besar petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, kooperasi, serta BUMDES di seluruh Indonesia untuk memasok SPPG ini,” beber Zulhas.
Ia menambahkan, dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan asumsi kebutuhan telur 1 butir per hari, maka total keseluruhan telur yang dibutuhkan mencapai 82,9 juta butir. Belum lagi komoditas pangan lainnya.
“Bayangkan dampaknya. Kalau kita perlu ikan 1 potong, 1 hari, berarti kita perlu 82,9 juta potong ikan. Bayangkan dampaknya terhadap rakyat. Kalau kita perlu sayur 1 porsi, kalau 82,9 juta, 82,9 juta mangkuk sayur 1 hari. Bayangkan dampaknya terhadap petani-petani kita di desa,” sebut Zulhas.
“Kalau perlu 1 anak 1 buah, maka perlu 82,9 juta buah 1 hari, bayangkan dampaknya terhadap petani-petani lokal. Pendek kata, ini akan menggerakkan gerakan ekonomi rakyat. Dan ini diatur SPPG harus menampung hasil operasi UMKM dan badan usaha milik desa lainnya, sehingga akan memberdayakan masyarakat lokal dan menggerakkan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan,” tutup Zulhas.
