Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Majelis Nasional Vietnam telah menyetujui rencana penggabungan sejumlah provinsi dan kota pada Kamis (12/6) kemarin. Melalui penggabungan ini pemerintah dapat melakukan efisiensi terhadap 80.000 posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Melansir CNA, Sabtu (14/6/2025), anggota parlemen Vietnam sepakat untuk mengurangi 63 pemerintahan provinsi dan kota menjadi hanya 34 sebagai bagian dari upaya reformasi struktur administrasi di negara itu. Sebab pemerintah berupaya memangkas pengeluaran negara secara radikal.
Dalam pemungutan suara tersebut, majelis menyetujui rencana pemerintah dengan 461 suara berbanding satu, dengan tiga abstain. Dalam hal ini hanya 11 provinsi dan kota yang tidak mengalami perubahan apa pun akibat reformasi tersebut, sedangkan sisanya digabung.
Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah Vietnam memangkas jumlah Kementerian dan Lembaga dari 30 menjadi 22 pada Februari lalu, yang mengakibatkan 23.000 PNS harus ter-PHK.
Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra mengatakan rencana penggabungan itu merupakan revolusi terbesar sejak negara itu berdiri pada 1945 silam.
“79.339 pejabat harus dirampingkan, berhenti dari pekerjaan mereka atau mengajukan pensiun dini setelah penggabungan,” kata Tra kepada Majelis Nasional.
Di sisi lain seorang pejabat provinsi mengatakan kepada AFP bahwa ia merasa sangat terkejut dan sedih karena harus meninggalkan jabatannya setelah lebih dari 30 tahun mengabdi kepada masyarakat.
“Saya mungkin menerima kompensasi sekitar US$ 38.000, tetapi saya tidak senang,” kata anggota partai komunis berusia 58 tahun itu yang tidak ingin diketahui namanya.
“Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang, meskipun saya rasa saya masih sangat cocok untuk bekerja,” terangnya. ribu
