Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berumur satu tahun besok, 20 Oktober 2025. Sederet gebrakan kebijakan ekonomi telah dibuat Prabowo.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mencatat ada sekitar 7 gebrakan yang dilakukan untuk menggenjot perekonomian di Indonesia. Disebutkan kebijakan ini merupakan langkah strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Pemerintah berfokus pada langkah-langkah strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, memperkuat daya beli, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global,” tulis Bakom dalam unggahan resmi di Instagram @bakom.ri, Minggu (19/10/2025).
Berikut ini 7 gebrakan kebijakan ekonomi Prabowo selama setahun menjabat:
1. Kebijakan DHE
Pemerintahan Prabowo telah menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor sejak Maret 2025. Kebijakan ini dilandasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.
Kebijakan ini menargetkan peningkatan devisa hasil ekspor sebesar US$ 80 miliar tahun ini dan meningkat jadi US$ 100 miliar. Per Juni 2025 cadangan devisa tercatat mencapai US$ 152 miliar.
2. PPN 12% Khusus Barang Mewah
UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak menyantumkan mandat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 12% dari awalnya 11%. Kebijakan itu seharusnya berlaku pada 1 Januari 2025.
Setelah banyaknya protes dan penolakan dari masyarakat, Prabowo memutuskan untuk menahan kenaikan PPN untuk menjaga daya beli masyarakat. Lewat Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 ditetapkan tarif PPN untuk barang selain barang mewah tetap 11%.
3. Diskon Pajak Mobil Listrik-Hybrid
Untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintahan Prabowo menerapkan diskon untuk pajak kendaraan listrik dan hybrid.
Insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% diberikan untuk pembelian mobil dan bus listrik dengan TKDN lebih dari 40%. Sementara untuk barang yang sama dengan TKDN 20-40% diberikan PPN DTP 5%. Kemudian ada juga PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid.
4. Pendirian Bank Emas
Bank emas atau bullion bank pertama kali diluncurkan di Indonesia. Prabowo meluncurkan langsung bank emas pada 26 Februari 2025.
Kebijakan ini diyakini dapat menambah nilai emas dan juga mendorong kontribusi pertumbuhan ekonomi 1,6% atau sekitar Rp 245 triliun. Diharapkan bank emas juga membuka 1,8 juga lapangan kerja.
5. Penyelamatan Karyawan Sritex
Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) mengalami kebangkrutan dan dinyatakan pailit per Maret 2025. Sekitar 10 ribu lebih buruh terdampak kejadian ini.
Pemerintah memberikan pengawalan khusus pada proses pencairan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan sebagai hak pekerja yang terkena PHK.
Selain itu, pemerintah juga mendorong skema penyewaan aset Sritex ke investor baru guna mempertahankan produktivitas pabrik dan mempekerjakan kembali karyawan. Beberapa UMKM dan industri di Jawa Tengah juga diminta menyerap tenaga kerja Sritex.
6. THR buat Ojol
Pemerintah juga mendorong adanya pemberian insentif mirip tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja lepas, khususnya driver transportasi online yang bermitra dengan berbagai aplikator transportasi online.
Pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Ketenagakerjaan memberikan membujuk aplikator untuk mau memberikan insentif THR kepada lebih dari 4 jura driver yang bekerja setiap hari.
7. Efisiensi Anggaran
Pemerintah melakukan efisiensi anggaran belanja APBN sejak awal tahun. Efisiensi dilakukan usai Instruksi Presiden Nomor 1 2025 dikeluarkan Prabowo. Pengawasan efisiensi dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan BPKP.
Sekitar Rp 306,9 triliun berhasil dihemat dari efisiensi yang dilakukan. Pemerintah ingin mengalokasikan anggaran secara efektif untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung swasembada pangan dan energi.
