Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyebut masih ada sebanyak 28 juta warga Indonesia yang mengalami kesulitan akses air bersih. Sedangkan 80% pasokan air RI dipergunakan untuk sektor pertanian.
Sekretaris Kemenko IPK Ayodhia G. L. Kalake mengatakan, informasi tersebut berdasarkan pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PU hingga Maret 2025. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah.
“Sekitar 28 juta warga Indonesia masih harus mendapatkan perhatian dalam akses air bersih setiap hari. Hal ini tentunya perlu kita garisbawahi karena 80% dari total pasukan air kita digunakan untuk sektor pertanian,” kata Ayodhia, dalam acara Webinar Air Untuk Negeri, melalui siaran langsung Youtube Kementerian PU, Senin (16/6/2025).
Mengutip data United Nations World Water Development 2024, Ayodhia mengatakan, sebanyak 2,2 miliar orang di dunia belum mempunyai akses air minum dan sebanyak 3,5 miliar manusia hidup tanpa sanitasi yang layak. Sejak tahun 2000, lebih dari 1.600 konflik telah terjadi karena air.
Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 50% sumber daya air RI terancam pencemaran. Menurutnya, angka ini menjadi tantangan besar yang perlu diselesaikan segera melalui aksi kolaboratif untuk mendukung swasembada pangan sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
“Air merupakan sumber kehidupan, tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi seluruh sistem pendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan.
Tanpa air bersih, tidak akan ada kesehatan, tidak akan ada pangan, dan tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, di sinilah peran strategis pembangunan infrastruktur air, baik itu bendungan, irigasi, sistem air minum, sanitasi, maupun konservasi sumber daya air menjadi sangat krusial. Hal ini menjadi tantangan di tengah perubatan clean, degradasi lingkungan, dan juga tekanan kebutuhan akan ruang-ruang produksi.
Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah RI terus memperkuat pembangunan infrastruktur air, di antaranya melalui pembangunan dan rehabilitasi lebih dari 60 bendungan nasional. Sejak tahun 2015 s.d 2023, Kementerian PU membangun 61 bendungan yang mencakup area seluas 1,18 juta hektare, dengan rata-rata pembangunan 131.000 hektare per tahun.
“Sebagai contoh, Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, memiliki kapasitas 82 juta meter kubik,” imbuhnya.
Selain itu, juga telah dilakukan modernisasi jaringan irigasi seluas jutaan hektare. Indonesia saat ini memiliki daerah irigasi seluas 9,1 juta hektare. Modernisasi irigasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, perbaikan, dan pembaruan keandalan penyediaan air.
“Selain itu, percepatan penyediaan air minum aman dan sanitasi layak. Cakupan akses air minum layak di Indonesia sampai dengan tahun 2023 mencapai 91,72%,” kata dia.
Dalam konteks pembangunan nasional, terutama untuk mencapai swasembada pangan, air menjadi komponen utama dalam produksi pangan. Lebih dari 70% air yang digunakan oleh manusia di seluruh dunia digunakan untuk keperluan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur air, termasuk bendungan dan jaringan irigasi, sebagai prioritas utama dalam proyek strategis nasional (PSN).
Sebagai bentuk komitmen konkret, Presiden telah merebutkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Inpres ini hadir untuk mempercepat peningkatan infrastruktur irigasi, rehabilitasi jaringan yang rusak, serta penguatan kelembagaan.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Simak juga Video: Rapat Di DPR, Pram Targetkan Air Bersih di Jakarta Capai 100% pada 2029
