Sejumlah pemerintah daerah dari wilayah prioritas, termasuk kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), mengikuti acara terkait Penandatanganan Serentak Dokumen Pinjam Pakai Lahan (PPL) yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, di Makassar. Kegiatan ini dirangkai dengan rapat koordinasi bersama para penerima manfaat infrastruktur telekomunikasi.
Acara ini dihadiri Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar, Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah Yulis Widyo Marfiah, serta sejumlah perwakilan daerah seperti Sekda Halmahera Timur Riky Chaerul Rifan, Sekda Mamberamo Tengah Fedy Jitmau, dan Sekkab Berau Muhammad Said.
Selain itu, acara ini turut dihadiri para kepala dinas Kominfo, tim kebijakan Komdigi, hingga pemangku kepentingan dari berbagai wilayah.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis percepatan program pemerataan akses telekomunikasi BAKTI Komdigi, termasuk penyediaan BTS 4G di wilayah prioritas. Pemerintah daerah diajak menyelaraskan langkah teknis dan administratif agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai prinsip Good Governance.
Yulis Widyo Marfiah menjelaskan penandatanganan serentak ini merupakan bagian dari upaya menyelesaikan tahapan administratif pembangunan BTS 4G.
“Pemerataan akses digital membutuhkan dukungan administratif yang rapi dari daerah. Karena itu, penyelarasan teknis menjadi penting agar implementasi BTS 4G dapat berjalan cepat dan tepat,” ujar Yulis dikutip dari akun YouTube BAKTI Komdigi, Rabu (26/11/2025).
Sebagai informasi, sebanyak 21 pemerintah daerah hadir untuk menandatangani dokumen PPL, yaitu Halmahera Timur, Lamandau, Mamberamo Tengah, Berau, Sorong Selatan, Maybrat, Biak Numfor, Buru Selatan, Banggai Kepulauan, Manggarai Timur, Raja Ampat, Supiori, Bima, Ende, Mahakam Ulu, Keerom, Teluk Bintuni, Kapuas Hulu, Fakfak, Maluku Tengah, Dompu.
Tak hanya itu, 11 pemda lainnya yakni Morowali, Bengkayang, Melawi, Konawe, Manggarai Barat, Asmat, Ketapang, Nabire, Deiyai, Sintang, hadir sebagai peserta rapat koordinasi.
BAKTI Komdigi menargetkan penyelesaian dokumen PPL dan izin kawasan hutan untuk 7.300 lokasi, terdiri dari 4.770 lahan pemda dan 2.530 kawasan hutan. Hingga saat ini, 4.214 lokasi telah menyelesaikan perjanjian pinjam pakai lahan dan proses izin kawasan hutan.
Melalui penandatanganan ini, BAKTI berharap proses administrasi pembangunan BTS 4G dapat tuntas di wilayah prioritas, sekaligus memperkuat kesepahaman dan komitmen bersama antara BAKTI Komdigi dan pemda.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemda yang hadir. Ia menegaskan kerja sama pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengejar target zero blank spot di Indonesia.
“Kami sangat berterima kasih kepada bapak-ibu yang selama ini membantu menyelesaikan target-target pembangunan, tentu dengan dinamika yang tidak mudah,” jelas Fadhilah.
Ia menambahkan penandatanganan ini menjadi salah satu tahapan penting agar pembangunan BTS 4G dapat berjalan lancar di lapangan.
“Kerja sama dengan pemda membuat pembangunan dapat dikawal dengan baik di lokasi masing-masing. Bahkan kami mengundang kepala dinas yang paling banyak menerima keluhan, karena tugas kita adalah menghadapi itu dan menjadikannya target yang bisa diselesaikan. Kami mendengar semua aspirasi bapak-ibu,” ujarnya.
Fadhilah juga mengingatkan keberadaan infrastruktur digital harus diimbangi pengembangan sumber daya manusia.
“Konektivitas digital itu perangkat. Tapi setelah perangkatnya berdiri, kita perlu membangun manusianya – anak-anak didik kita, UMKM, fasilitas kesehatan, dan masyarakat yang menggantungkan nafkah pada konektivitas. Pelatihan SDM harus jalan bersama infrastruktur,” jelasnya.
Fadhilah menekankan layanan infrastruktur BAKTI di beberapa wilayah masih sangat minimal, terutama daerah yang 100% bergantung pada kapasitas satelit.
“Ada daerah yang memang harus bergantung penuh pada satelit sehingga layanan belum optimal. Kami mohon dimaklumi, tapi kami terus bekerja memperbaikinya. Kita punya tanggung jawab yang sangat besar,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan ini disebut sebagai hasil sinergi berbagai pihak mulai dari panitia, pemerintah daerah, hingga tim teknis di lapangan. BAKTI berharap pertemuan ini dapat menjadi landasan tindak lanjut pembangunan infrastruktur digital yang lebih cepat dan efektif.
