Pemerintah sudah mulai menganggarkan modal belanja untuk kementerian dan lembaga tahun depan. Adapun total belanja yang disiapkan untuk tahun 2026 sendiri senilai Rp 3.786 triliun, dengan total belanja pemerintah pusat senilai Rp 3.136 triliun.
Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga pemerintah pemegang anggaran belanja terbesar tahun depan. BGN mendapatkan modal sebesar Rp 268 triliun sendiri.
Dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, dikutip Minggu (24/8/2025), BGN mengalokasikan sebagian besar modal belanjanya itu untuk program pemenuhan gizi nasional atau tepatnya senilai Rp 255,58 triliun. Sementara itu anggaran sisanya Rp 12,4 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.
BGN sendiri merupakan badan yang ditunjuk pemerintah menjadi penanggung jawab utama program Makan Bergizi Gratis (MBG), ini merupakan program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Adapun bila dilihat secara program, MBG sendiri mendapatkan alokasi total Rp 335 triliun tahun depan, jauh lebih besar dari tahun ini yang cuma Rp 71 triliun.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat memaparkan anggaran Rp 335 triliun untuk MBG memang tak serta merta diberikan ke BGN. Namun ada sekitar Rp 67 triliun ditetapkan sebagai bentuk cadangan demi kehati-hatian dan efektivitas program.
Yang jelas, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Terdiri dari 71,9 siswa dan santri, 2,9 juta jura ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita.
“Alokasi anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun. Dialokasikan ke BGN sebesar Rp 268 triliun dan dalam bentuk cadangan sebesar Rp 67 triliun,” papar Sri Mulyani dalam agenda yang dihelat pada Kamis (21/8/2025) yang lalu.
Berikut 10 instansi pemerintah dengan anggaran belanja tertinggi di tahun 2026:
Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 268 triliun
Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp 185 triliun
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp 145,65 triliun
Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp 118,5 triliun
Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Rp 114 triliun
Kementerian Agama: Rp 88,77 triliun
Kementerian Sosial: Rp 84,44 triliun
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 61 triliun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 55 triliun
Kementerian Keuangan: Rp 52,01 triliun
